- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA.co.id - Rencana Pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan memerlukan pertimbangan yang matang dari segala dimensi. Demikian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi I DPR dengan para akademisi, Senin 25 Mei 2015.
Tantowi Yahya, mewakili Ketua Komisi I, menyatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara RI dengan Sudan Selatan akan membuka akses dan peluang yang potensial.
“Namun tentu rencana pembukaan hubungan diplomatik ini harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, perkembangan konflik, dan gejolak politik yang saat ini sedang terjadi disana”, ujar Tantowi.
“Kami (Komisi 1) ini sebenarnya mendapat penugasan dari Badan Musyawarah untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan terkait pertimbangan yang akan diberikan DPR kepada pemerintah”, lanjut politisi Golkar itu.
Para akademisi yang bertindak sebagai narasumber dalam rapat ini adalah Phillip Vermonte, Shofwan Al Banna Choiruzzad, dan Iis Gindarsa. Masing-masing memberikan masukan dan pandangan terkait dengan isu ini.
Secara garis besar, poin penting yang disusulkan oleh para narasumber adalah masalah waktu (timing). Timing harus menjadi isu penting untuk dibahas lebih hati-hati oleh pemerintah dan DPR, mengingat masih terdapat konflik internal dan konflik etnis yang berpotensi besar mengganggu stabilitas politik dan stabilitas keamanan di negara tersebut (Sudan Selatan).
Kemudian poin lainnya, kalaupun perwakilan RI harus dibuka sekarang, fungsinya adalah lebih kepada perlindungan kepada Badan Hukum Indonesia yang sudah ada disana.
“Hal ini penting dilakukan dalam rangka menjaga aset bangsa dan menjaga peluang yang sudah dirintis oleh perusahaan kita yang ada disana agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain”, ujar Phillip.
Setelah ini, Komisi I masih akan melakukan dua kali RDPU lagi dengan narasumber lainnya.
“Ada rencana kami berikutnya untuk mengundang diplomat senior dan para pelaku usaha untuk memberikan pertimbangan kepada untuk kemudian kami sampaikan kepada pemerintah,” kata Tantowi. (ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
