- citizenact.com
VIVA.co.id - Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan peluncuran Biodiesel 15 persen (B15). Dalam acara ini pelaksanaan mandatori B15, atau peluncuran Biodiesel 15 persen resmi mulai efektif berlaku sejak 17 Agustus 2015.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Bayu Krisna Murthi, mengatakan bahwa pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit akan digunakan secara optimal.
Sehingga, dia menargetkan pemerintah akan menghemat impor bahan bakar minyak (BBM) solar sebanyak 1,5 juta kiloliter.
"Hemat 1,5 juta kiloliter, dikalikan saja dengan harganya, intinya 1,5 juta kiloliter bisa kami hemat dari sekarang hingga akhir tahun," ujar Bayu di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa 18 Agustus 2015.
Bayu mengatakan, pelaksanaan mandatori B15 menjadi penting bagi negeri ini karena menjadi solusi yang efektif untuk menyerap minyak kelapa sawit (CPO) domestik. Sehingga, diharapkan dapat berkontribusi pada kenaikkan harga CPO, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak dan non pajak.
"Tentunya, menaikkan pendapatan dan kesejahteraan petani," kata dia.
Ada pun implementasi B15 yang dicampurkan ke dalam jenis BBM tertentu itu dimulai pada 17 Agustus 2015, lebih cepat dari target awal 1 September 2015.
Percepatan ini, lanjut Bayu, berkat kesiapan pihak terkait antara lain badan usaha bahan bakar nabati (BBN), badan usaha penyalur jenis bahan bakar tertentu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun BPDP Sawit selaku badan yang akan bertanggung jawab membayarkan pendanaannya. (asp)
Biodiesel, Tantangan dan Peluang bagi Masa Depan Energi RI
Pemerintah tengah promosikan wajib biodiesel B20.
