Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganggap ada sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak tepat, sehingga memengaruhi laju berkembangnya sektor industri dalam negeri.
Menteri PPN-Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, menuturkan terdapat sejumlah kekeliruan dari kebijakan pemerintah. Yakni, karena terlalu terpaku pada lonjakan harga komoditas global, ditambah penguatan dolar Amerika Serikat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Baca Juga :
Produk UKM Pedesaan Masih Kesulitan Promosi
Menteri PPN-Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, menuturkan terdapat sejumlah kekeliruan dari kebijakan pemerintah. Yakni, karena terlalu terpaku pada lonjakan harga komoditas global, ditambah penguatan dolar Amerika Serikat.
"Industri ada yang salah
policy
-nya. Zaman Pak Harto itu industri manufaktur 28 persen dari produk domestik bruto. Kita tidak pernah perhatikan, kapan naiknya batu bara, nikel, dan CPO (minyak kelapa sawit). Kita sangat santai waktu itu rupiah Rp9.000 per dolar AS," kata Sofyan di kantornya.
Menurutnya, dengan kondisi mata uang dolar yang terus menguat, ini membuat sejumlah industri dalam negeri tidak mampu bergerak secara efektif, karena terus mengandalkan sektor komoditas sebagai tumpuan pertumbuhan tanah air.
Karena itu, dengan kondisi Indonesia, yang dalam waktu dekat akan menghadapi perdagangan bebas, Sofyan mengimbau kepada pemerintah terkait mendorong sektor industri dalam negeri untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain.
"Bagaimana kita siapkan industri. Kalau bisa ongkos industri dikurangi, dengan integrasi," katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Industri ada yang salah
