Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pengembang yang ingin membangun rumah murah. Sehingga, pembangunan program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa segera terealisasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hindari Hal Ini Ketika Beli Rumah Pertama Kali
Direktur Jenderal Penyediaan Rumah, Syarif Burhanudin, Jumat 21 Agustus 2015, menjelaskan, ada beberapa alasan pengembang yang cenderung tidak mau membangun rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca Juga :
Beli Rumah Impian Meski Penghasilan Terbatas
"Kencendrungan pengembang tidak ingin bangun rumah murah adalah biaya bangun mahal, biaya jual murah. Ditambah, tidak ada kepastian regulasi,"ujar Syarif Burhanuddin, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta.
Karena itu, Syarif meminta kepada pemda agar memberikan dukungan kepada para pengembang yang membangun rumah bagi MBR. Apalagi, menurutnya berdasarkan UU nomor 1 dan UU nomor 2 tahun 2012, pengembang juga diwajibkan membangun rumah menengah ke bawah. Kalau tidak dilakukan, akan ada sanksi yang akan diberikan.
"Pemda harus berupaya mengubah, apa saja yang sifatnya menghambat, atau mempersulit pengembang. Misalnya, aspek regulasi, sertifikat, regulasi perizinan yang lebih cenderung menghambat," kata dia.
Pemerintah pusat, lanjutnya, akan memberikan dukungan supaya pengembang rumah murah mendapatkan fasilitas dari pemerintah, misalnya berbentuk bantuan aspek penawaran dan pemasaran.
Syarif berharap, agar program sejuta rumah tersebut tidak hanya sebagai konsep, tetapi harus terealisasi sesuai yang diharapkan. (asp)
Halaman Selanjutnya
Karena itu, Syarif meminta kepada pemda agar memberikan dukungan kepada para pengembang yang membangun rumah bagi MBR. Apalagi, menurutnya berdasarkan UU nomor 1 dan UU nomor 2 tahun 2012, pengembang juga diwajibkan membangun rumah menengah ke bawah. Kalau tidak dilakukan, akan ada sanksi yang akan diberikan.
