Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Harmonisasi data dinilai merupakan persoalan utama dalam pengendalian harga daging sapi. Hal tersebut, karena selama ini data pasokan daging sapi berbagai instansi pemerintah masih belum sinkron.
Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Nawir Messi. Dia menuturkan, harmonisasi data juga penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekspor impor dan pengendalian harga.
"Terutama kebijakan yang mengandung tata niaga, unsur yang paling mendasar adalah perbaikan data atau harmonisasi data antara instansi itu perlu ditingkatkan. Lalu, pemerintah jangan hanya merespons dengan rencana jangka pendek, tapi hendaknya jangka panjang," ujar Nawir, usai diskusi, Sabtu, 22 Agustus 2015.
Nawir mencontohkan, di daerah ada seorang petani yang memiliki sapi sebanyak dua hingga tiga ekor. Kepemilikan sapi tersebut dihitung sebagai pasokan daging sapi masyarakat.
Baca Juga :
'Jokowi, Bongkar Mafia Impor Sapi India!'
"Angka-angka yang ada, seolah yang di daerah itu industri peternakan. Petani yang punya dua sampai tiga ekor. Mereka melakukan itu sebagai tabungan dipotong kalau menikah," jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, dia mengatakan, penurunan pasokan sapi pun tak terelakkan. "Itu dihitung sebagai supply, di Idul Fitri semua menjerit, sapi perah pun dipotong," tuturnya.
Baca Juga :
Kendala Bulog Pengadaan Sapi Dari Nusa Tenggara
Sejalan dengan itu, keinginan pemerintah untuk swasembada dengan mengurangi impor secara drastis membuat harga terseret naik. Padahal, produksi dalam negeri sendiri belum mencukupi.
Hal itu ditambah pula dengan belum menunjangnya pendukung industri peternakan seperti industri pakan dan bibit.
"Kalau mau swasembada kita benahi indutri pendukungnya. Saya kira tak hanya peternakan," tutur dia.
Halaman Selanjutnya
Hal itu ditambah pula dengan belum menunjangnya pendukung industri peternakan seperti industri pakan dan bibit.
