- Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI & Komisi II DPR RI
VIVA.co.id -Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengingatkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus melonjak. Tercatat hingga April 2015 posisi utang luar negeri sebesar US$302,292 miliar.
Angkata tersebut didominasi utang swasta dengan persentase sekitar 56 persen, atau senilai US$168,740 juta. Menurut Andreas, utang swasta di sini termasuk BUMN.
Maka, dia mempertanyakan langkah Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang melakukan Nota Kesepahaman utang luar negeri dengan pihak kreditur. Sesuai Undang Undang nota ini seharusnya dilakukan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
"Kami akan panggil Menteri Keuangan. Senin atau Selasa ke DPR. Menteri Keuangan sebagai mitra kita," katanya usai diskusi di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu 23 Agustus 2015.
Andreas menjelaskan panggilan ini untuk mempertanyakan posisi Menteri keuangan dalam berbagai MOU yang dilakukan menteri BUMN. Seharusnya Menteri Keuangan diposisikan sebagai bendahara negara," kata dia.
"Kita ingin semua dikembalikan sesuai Undang Undang Nomer 1 tahun 2004 tentang bendahara negara. Yang duturunkan dalam peraturan pemerintah nomer 10 tahun 2011," ujar Andreas.
Politisi PDIP ini khawatir dengan terus meningkatnya utang negara keluar negeri dari swasta dalam hal ini BUMN. Dimana kondisi ini akan menambaha berat sistem perekonomian.
Sementara itu, analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan, menilai pemerintah perlu membuka nama-nama konglomerat yang memiliki ULN dengan jumlah besar. Menurut dia jika bank sentral AS menaikan suku bunga, akan terjadi peningkatan ULN yang besar akibat selisih kurs.
"Kami serukan, buka data-data konglomerat dan BUMN yang akumulasi utangnya besar, ini harus diketahui rakyat, karena kita harus menanggung beban moneter. Jadi harus dibuka siapa konglomerat itu," kata dia.
Dani pengungkapan nama nama pemilik utang luar negeri dibelakang BUMN itu penting. "Mulai sekarang kita harus dorong pemerintah buka data konglomerat yang utang. Perusahaan apa yang utang, supaya kalau kita krisis kita tahu minta tanggung jawab ke siapa," kata Dani. (ren)
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
