Bahas PMN 2016, Komisi VI Undang Kementerian BUMN

Sidang Paripurna DPR Tanpa Dihadiri Koalisi Indonesia Hebat
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
- Komisi VI DPR menggelar rapat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis 27 Agustus 2015. Keduanya membahas satu agenda, yaitu penyertaan modal negara (PMN) tahun 2016.

Pejabat yang Rangkap Jabatan di BUMN Diminta Buat LHKPN
"Deputi Konstruksi Kementerian BUMN, serta Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk, diundang untuk rapat sore ini untuk membahas agenda tunggal, yaitu PMN 2016," kata pimpinan rapat, Achmad Hafisz Thohir, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI bersama Kementerian BUMN, Jakarta.

Erick Thohir Klaim Temukan 53 Kasus Korupsi di BUMN
Achmad mengatakan, sesuai nota keuangan, pemerintah mengusulkan Hutama Karya mendapatkan PMN tunai sebesar Rp3 triliun, Wijaya Karya Rp3 triliun, Pembangunan Perumahan sebesar Rp2 triliun.

"Maka sehubungan hal itu, Deputi Konstruksi Kementerian BUMN diminta untuk menyampaikan penjelasan pokok, disambung langsung oleh dirut Hutama Karya, Wijaya Karya, dan Pembangunan Perumahan," kata dia.

Menurut pantauan VIVA.co.id, yang hadir dalam rapat ini adalah Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan. 

Selain itu, hadir juga dirut-dirut BUMN konstruksi didampingi jajaran direksinya, yaitu Dirut Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, Dirut Wijaya Karya, Bintang Perbowo, dan Dirut Pembangunan Perumahan, Bambang Triwibowo. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya