Sumber :
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
VIVA.co.id
- Pemerintah mengaku gagal dalam memberlakukan sistem mekanisme pasar untuk harga daging sapi. Untuk itu, mereka berjanji tidak akan menyerahkan harga pangan sepenuhnya ke pasar.
"Harga daging sapi yang sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar itu gagal," kata Staf Ahli Menteri Pertanian, Syukur Iwantoro, dalam 'Focus Group Discussion Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi' di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jakarta, Selasa 8 September 2015.
Syukur menuturkan, pemerintah pernah melepas harga daging sapi ke mekanisme pasar. Tujuannya, agar stabilitas harga daging sapi bisa meningkat.
Saat harga daging sapi rendah, impor diperketat, sehingga harga daging sapi tak jatuh. Sebaliknya, ketika harga daging sapi tinggi, keran impor dibuka, agar tingginya harga daging sapi bisa ditekan.
Baca Juga :
'Jokowi, Bongkar Mafia Impor Sapi India!'
Tapi kenyataannya, ketika impornya diperketat, harganya naik. Lalu, ketika dilepas pada mekanisme pasar, impor daging sapi pun meningkat, tetapi harganya tak kunjung turun. "Muncullah spekulasi," kata dia.
Syukur menjelaskan, pemerintah pun menjadi kambing hitam atas naiknya harga daging sapi. Lalu, pemerintah turut melibatkan importir untuk menjaga stabilitas harga daging sapi.
Kata dia, pengalaman seperti ini menjadi pelajaran bagi pemerintah. Pemerintah pun tak akan lagi melepas sepenuhnya harga bahan pokok strategis, termasuk daging sapi ke pasar.
Salah satu upayanya, adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 71 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Menurutnya, ada belasan empat bahan pokok yang diatur dalam payung hukum itu. Salah satunya, adalah daging sapi.
"Kami tidak mau mengulang kesalahan dua kali. Bagaimana, kita bersama-sama untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah saat ini arahnya sudah jelas, yaitu tidak akan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar," kata dia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Salah satu upayanya, adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 71 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
