RUU Jasa Konstruksi Harus Beri Kepastian Hukum

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan 20 Asosiasi Badan Usaha dan Profesi Jasa Konstruksi membahas dengan tuntas rancangan aturan ini. Anggota Komisi V DPR RI, Sukur Nababan juga hadir dalam diskusi tersebut.

Dalam paparannya, Sukur mengatakan, saat ini sektor jasa konstruksi mengalami persoalan yang cukup krusial. Menurutnya, pelaksana dan penyedia jasa konstruksi rentan terseret masalah hukum, hal ini karena UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999, tidak memberikan kepastian perlindungan hukum. Bahkan, fenomena yang ada menunjukkan terjadi “Kriminaliasi” di sektor jasa konstruksi.

"UU No 18 Tahun 1999 sebenarnya cukup bagus, tetapi masih ada beberapa kelemahan yang harus kita sempurnakan. Salah satunya adalah terkait kepastian hukum. Ini penting, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar," kata Sukur yang juga anggota Panja RUU Jasa Kontruksi di Jakarta, Selasa 29 September 2015. 

Dia menjelaskan, dampak dari tidak adanya kepastian hukum menyebabkan banyak pelaksana jasa konstruksi sangat berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Salah satu indikasinya adalah rendahnya penyerapan anggaran.

Sukur memaparkan, sampai dengan 31 Agustus 2015, penyerapan APBN-P 2015 realisasi belanja kementerian/lembaga baru mencapai Rp307,7 triliun, atau 40,3 persen dari pagunya.

Di Kementerian PUPR yang didominasi belanja sektor konstruksi, penyerapan anggarannya sampai dengan Agustus baru dikisaran 30 persen, dari total anggaran Rp118,5 triliun.

"Para pelaku sektor jasa konstruksi sangat rentan mengalami kriminalisasi. Kadang persoalannya hanya kurang bayar dan lebih bayar, tetapi itu bisa berubah menjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu ada formulasi yang tepat agar mampu melindungi sektor jasa konstruksi," tambahnya. 

Menurut Sukur, untuk menyelesaikan persoalan jasa konstruksi perlu ada mekanisme tersendiri yang diatur dalam RUU. Dia mencontohkan, adanya Dewan Pers dalam UU Pers yang bertugas menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan di media massa.  

"Seperti dalam UU Pers, jika ada masalah diselesaikan dulu di Dewan Pers. Aparat penegak hukum tidak bisa langsung membawa persoalan ke ranah pidana. Nah, kita ingin ke depan sektor konstruksi juga seperti itu," kata dia.