Mengenal Perpajakan dalam Transaksi Jual Beli Properti

Tagihan PBB ini berbentuk surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang dilayangkan oleh aparat desa setempat. Pembayaran paling lambat dibayarkan enam bulan, setelah SPPT dikeluarkan ke sejumlah loket terdekat yang ada di tiap kota atau ke bank yang telah ditunjuk pemerintah. 

Jika pembayaran tidak dilakukan melebihi enam bulan, akan dikenai denda sebesar dua persen tiap bulan, maksimal selama 24 bulan.

Cara penghitungan PBB:

PBB = 0,5 persen dari nilai jual kena pajak (NJKP).

NJKP = 20 persen dari nilai jual objek kena pajak (NJOPKP) untuk properti dengan NJOP di bawah Rp1 miliar dan 40 persen untuk NJOP di atas Rp1 miliar

NJOPKP = NJOP – NJPOKTP. Perlu dicatat, besarnya NJOPTK ini berbeda, tergantung kebijakan pemerintah di daerah masing-masing.

Pajak ini akan dikenakan kepada penjual, apabila penjual properti adalah perseorangan, atau sertifikat hak milik (SHM).

Pajak ini tidak akan dikenakan, apabila penjual merupakan perusahaan, atau sertifikat hak guna bangunan (SHGB) jika nilai transaksi di bawah Rp60 Juta. Besaran PPh final biasanya bernilai lima persen.

PPh final dibayarkan, ketika terjadi peralihan hak, atau penandatangan akta jual-beli di notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 

Pembayaran dilakukan di bank yang telah ditunjuk dan dilaporkan pada kantor pajak setempat. Tidak berlaku pada orang, atau badan yang mengalihkan tanah, atau bangunan kepada pemerintah, serta mengalihkan hak tanah, atau bangunan karena warisan.

 

Cara menghitung pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:

PPh final = nilai transaksi x 5 persen

PPN ini ditanggung oleh pembeli, dipungut oleh penjual yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP), atau penghasilan dari penjualan properti melebihi biaya sebesar Rp600 juta per tahun.

PPN dipungut saat penerimaan uang muka (DP), atau saat ketika pelunasan. Pembayaran dilakukan, setelah transaksi selesai dan dilakukan setiap tanggal 15 tiap bulan. 

Kemudian, wajib lapor pada Kantor Pajak Setempat paling lambat tiap tanggal 20 tiap bulannya.

Cara menghitung Terutang PPN adalah sebagai berikut :

Apabila harga jual TIDAK TERMASUK PPN

PPN = Harga Jual x 10 persen

Atau

Apabila harga jual TERMASUK PPN

PPN = (Harga jual : dasar pengenaan pajak*) x 10 persen

)* Dasar pengenaan pajak adalah faktor pembagi harga jual sebesar 1,1 atau 110 persen.

Pajak ini akan ditanggung oleh pembeli properti, pajak ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997, dan perlu dibayarkan ketika peralihan hak, atau penandatangan akta jual-beli di notaris/PPAT. 

Pembayaran dilakukan di bank yang telah ditunjuk dan dilaporkan pada kantor pajak setempat.

Cara menghitung BPHTB seperti berikut:

BPHTB = (Nilai transaksi – Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak*) x 5 persen

* NPOPTKP di tiap daerah berbeda tergantung kebijakan pemerintahan setempat.

Apartemen, town house, rumah, dan kondominium akan dikenakan PPnBM sesuai dengan PP No. 6 tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. 

PPnBM ini akan dikenakan sebesar 20 persen terhadap properti yang bernilai di atas Rp10 miliar, hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015. 

Pajak ini dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. PPnBM tidak berlaku untuk transaksi antar perorangan.

Pajak ini dikenakan pada pihak pembeli properti saat proses balik nama sertifikat properti dari penjual ke pembeli. Jika membeli properti dari pihak developer, pajak ini diurus oleh pengembang dan pembeli hanya tinggal membayar jasa pembalikan nama saja. 

Jika membeli ke perseorangan, pajak ini dibayar dan diurus sendiri, bisa juga meminta bantuan notaris. Umumnya besaran BBN sebesar dua persen dari nilai transaksi.

(asp)