- ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
VIVA.co.id - Dua paket ekonomi telah diluncurkan Presiden Jokowi. Sangat disayangkan tak satu pun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif.
Bahkan tak perlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian, perdagangan dengan ketenagakerjaan, seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tidak berkorelasi dengan tenaga kerja, demikian menurut penilaian seorang anggota DPR.
"Pertanyaannya, paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekedar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang," kata Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Kamis 1 Oktober 2015.
Ia menambahkan pertanyaan berikutnya paket ekonomi yang dikeluarkan apa hubungannya dengan Trilayak seperti yang dijanjikan Presiden, Jokowi pada saat kampanye pemilihan Presiden. Di mana Trilayak berisi Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi Rakyat Pekerja."Tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat," katanya.
Politisi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan politik pemerintah harus melahirkan kebijakan pro rakyat. Yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja yang simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional."Apakah paket ekonomi yang diluncurkan sudah ciptakan penguatan industri nasional?" tanyanya.
Dari data yang dihimpun dari berbagai media memperlihatkan dengan sangat terpaksa industri harus melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga PHK karyawan. Dari data tersebut disimpulkan ada empat sektor industri yang paling banyak melakukan pemutusan kerja sejak Januari-September 2015. 1.Garmen sekitar 36.000 orang, 2.Sepatu sekitar 10.000 orang, 3. Elektronik 15.000 orang, 4. Batubara 10.000.
Selain itu Rieke juga menggunakan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebagai acuan. Dimana dari data Kemenaker pada Januari-September 2015 menunjukkan total PHK Nasional berjumlah 79.425 orang.
Ia menambahkan pada bulan Desember nanti Indonesia masuk Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Sekali lagi bangsa ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang melindungi dan memperkuat industri nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja, melindungi dan memperkuat pekerja Indonesia.
"Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," katanya. (ren)
Jokowi Sibuk, Paket Kebijakan XIII Keluar Pekan Depan
Pembahasan di level Kementerian/Lembaga telah selesai.
