Sumber :
VIVA.co.id
- Dalam Focus Group Discussion dengan tema Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Negara, 6 Oktober 2015, di Jakarta, Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan saat ini MPR sedang membangun tata negara yang baru. Tata negara yang baru disebutkan, Agustus 2015, MPR melakukan Sidang Tahunan MPR meski dasar hukumnya Peraturan Tata Tertib MPR.
Dikatakan pada masa lalu, pada masa Orde Baru dan masa-masa selanjutnya, MPR biasa hanya melakukan sidang setahun sekali. Saat sidang pelantikan Presiden dan setelah itu tak pernah melakukan sidang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dikatakan pada masa lalu, pada masa Orde Baru dan masa-masa selanjutnya, MPR biasa hanya melakukan sidang setahun sekali. Saat sidang pelantikan Presiden dan setelah itu tak pernah melakukan sidang.
Berangkat dari pengalaman tersebut maka MPR ingin melakukan tradisi baru dengan melakukan sidang tahunan. Menurutnya, konsep sidang tahunan itu adalah lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 melaporkan kinerjanya kepada rakyat bukan kepada MPR.
Ia mencontohkan bagaimana rakyat tahu kinerja MA bila ia tak melaporkan kinerjanya. Demikian pula lembaga negara lainnya. Untuk itulah menurut Martin di sini pentingnya lembaga negara membuat pertanggungjawaban pada publik. "Di sinilah pentingnya Sidang Tahunan MPR," ujarnya.
Sayangnya diakui oleh Martin lembaga-lembaga negara enggan melaporkan kinerjanya dalam Sidang Tahunan MPR. Mereka bertanya apa wajib melaporkan kinerjanya dalam sidang tahunan.
Ditegaskan oleh Martin bahwa kita harus terus maju. Akuntabilitas dan transparansi harus ditumbuhkan. "Apa salahnya di sidang tahunan lembaga negara melaporkan kinerjanya," ujarnya.
Dikatakan dalam sistem tata negara harus ada perbaikan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi terus meningkat, karena lembaga negara dibiayai APBN, kata Martin.
"Kalau tak melaporkan kinerjanya, apa tujuan dibentuk lembaga negara?" tanyanya. Dibentuk lembaga negara agar kinerjanya akuntabilitas dan transparan," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Berangkat dari pengalaman tersebut maka MPR ingin melakukan tradisi baru dengan melakukan sidang tahunan. Menurutnya, konsep sidang tahunan itu adalah lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 melaporkan kinerjanya kepada rakyat bukan kepada MPR.
