Ekonomi Melambat, Pejabat RI Seharusnya Rela Turun Gaji

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi
Sumber :
  • ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Tiga paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Presiden Joko Widodo dinilai masih belum menyentuh akar persoalan yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama soal melemahnya struktur ekonomi di berbagai sektor.

Peneliti dan Ekonom Senior Universitas Pertanian Bogor, Didin S. Damanhuri,  Jumat 9 Oktober 2015, mengatakan paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Jokowi, umumnya masih bersifat jangka menengah dan membutuhkan konsistensi, serta kontrol dalam pelaksanaanya.

"Dalam paket kebijakan ini, dibutuhkan juga kebijakan yang luar biasa yang memang Indonesia sedang dihadapi problem eksternal dan internal yang luar biasa. Misalnya untuk jangka pendek, perlu menurunkan kembali harga BBM (bahan bakar minyak), listrik, gas, dan transportasi," ujar Didin, dalam diskusi Jaring Cendikia-Aliansi Kebangsaan, di Hotel Sultan, Jakarta.

Tak hanya itu, Didin menilai, harga kebutuhan pokok rakyat juga perlu diturunkan, sehingga langsung dapat mendongkrak daya beli masyarakat serta menurunkan biaya industri dan perdagangan.
Konsumsi Masyarakat Cenderung Melemah Walau Ekonomi Tumbuh

"Yang terpenting, perlu secara sukarela dari mulai Presiden, menteri, anggota DPR, para pejabat tinggi lainnya untuk menurunkan gajinya. Bahkan, ini juga harus diikuti oleh pihak manajemen perusahaan-perusahaan swasta yang besar dan menengah," katanya.
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III akan Membaik

Didin menjelaskan, hal ini dilakukan untuk membentuk "sens of crisis" dan sikap secara nasional dalam rangka menghindari krisis besar ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Dinilai Sulit Dicapai

"Ini mengingat, apabila melihat pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang belum sepenuhnya meyakinkan, termasuk anggaran pemerintahan Obama yang ditolak senat," ujarnya.

Dia menambahkan, perang kurs dolar AS dan mata uang China dipastikan akan terus berlangsung. Hal itu, yang membuat krisis ekonomi Eropa masih jauh dari kata selesai.

"Bisa juga, ketegangan politik dan keamanan global terus terjadi. Tetapi, kita semua bangsa Indonesia tentu sangat tidak mengharapkan keadaan terburuk itu terjadi," kata dia. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya