Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Program Bela Negara dari Kementerian Pertahanan menuai kontroversi di masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mewanti-wanti anggaran yang membengkak akibat program ini. Menurutnya jika program ini jadi dilaksanakan, sebaiknya berada di bawah Kementerian Pendidikan untuk dimasukan ke kurikulum.
"Rencana itu harus dititipkan ke Menteri Pendidikan itu dimasukkan dalam kurikulum. Sehingga tidak ada anggaran yang membengkak," kata Agus di Gedung DPR, Selasa 13 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ryamizard: Saya Dipanggil Bapak Presiden
"Rencana itu harus dititipkan ke Menteri Pendidikan itu dimasukkan dalam kurikulum. Sehingga tidak ada anggaran yang membengkak," kata Agus di Gedung DPR, Selasa 13 Oktober 2015.
Menurutnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih memerlukan alat utama sistem persenjataan yang modern. Sehingga katanya, anggaran untuk program itu sebaiknya dialokasikan ke situ.
"TNI kita masih perlu alutsista, menurut saya lebih bagus untuk menjadikan TNI yang modern," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Agus berpandangan, program ini sebaiknya tidak dilaksanakan dalam waktu ini. Ia sendiri juga mengetahui jika program ini berbeda dengan wajib militer, seperti yang diduga oleh masyarakat.
"Bela negara itu beda dengan wajib militer, sepertinya tidak perlu dilaksanakan dalam waktu ini karena menggunakan anggaran," kata Agus.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih memerlukan alat utama sistem persenjataan yang modern. Sehingga katanya, anggaran untuk program itu sebaiknya dialokasikan ke situ.
