Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id
- Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pos Indonesia (Persero), berencana untuk memperluas bisnisnya selain layanan pengiriman dokumen dan barang. Perusahaan itu rencananya akan masuk ke industri keuangan dengan membuat tabungan Pos (Pos Saving).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Berdasarkan survei Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, minat masyarakat di sejumlah daerah terhadap tabungan pos relatif besar. Terbukti dari hasil studi di 20 kecamatan, potensi dana pihak ketiga yang bisa dikumpulkan mencapai angka Rp530 miliar.
"Ada ide dari kami. Menurut studi Bappenas, ada potensi untuk itu. Survei dari 20 kecamatan sekitar Rp530 miliar. Artinya, banyak potensi tabungan di masyarakat yang bisa dikumpulkan," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat 16 Oktober 2016.
Sofyan mengaku, pihaknya masih berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta PT Pos Indonesia, apakah yang menjadi hambatan dalam pembentukan layanan tersebut. Kendala terbesar, kata dia, yakni persaingan di sektor jasa keuangan yang tinggi.
"Tadi saya panggil Pak Rudi (Menkominfo), dan PT Pos. Kita lihat, apakah masih ada potensi untuk itu (bentuk tabungan pos). Kalau ada, apa hambatan dan kendalanya. Perhatian kami, soal persaingan ketat sekali," kata dia.
Karena itu, dia meminta kepada perusahaan pelat merah itu untuk melakukan uji coba terlebih dahulu mengenai layanan tabungan pos. Nantinya, pemerintah akan melihat sejauh mana efektivitas dari penerapan layanan tersebut.
"Silahkan uji coba dulu. Kalau tidak ada potensi, coba kami lihat bagaimana," ujarnya.
Sementara di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Poernomo, mengungkapkan, perseroan akan melakukan uji coba mulai bulan Januari tahun depan. Namun, dia enggan membeberkan kota mana yang akan ditinjau.
"Uji coba mungkin baru Januari ya. Nanti di 30 kota," katanya. (one)
"Uji coba mungkin baru Januari ya. Nanti di 30 kota," katanya. (one)
Halaman Selanjutnya
Sofyan mengaku, pihaknya masih berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta PT Pos Indonesia, apakah yang menjadi hambatan dalam pembentukan layanan tersebut. Kendala terbesar, kata dia, yakni persaingan di sektor jasa keuangan yang tinggi.
