Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Komisi VI DPR Ri menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perindustrian membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) tahun 2016. Dalam rapat tersebut Anggota DPR mengevaluasi kinerja kementerian perindustrian, serta mengkritik masih rendahnya serapan anggaran Kementerian.
Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani mempertanyakan komitmen Saleh Husin akan rendahnya serapan anggaran pada lembaga yang dipimpinnya.
"Ini mengenai anggaran di 2015 aja tidak terserap, ini sudah minta di 2016. Jadi banyak sekali yang tidak terserap. Jadi kami minta dievaluasi supaya bisa dimplemetasikan pekasanakannya," ujar politisi Partai Golkar di Komisi VI DPR Senayan Jakarta, Senin 19 Oktober 2015.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, mengakui serapan anggaran pada kementeriannya masih rendah. Meski serapan rendah, namun semua program yang ada di Kementeriannya tetap berjalan dengan baik.
Baca Juga :
Delegasi DPR Hadiri Sidang APA di Pakistan
"Serapan saat ini ya sekitar 30 persen lebih, tapi kita targetkan terserap sekitar 85 persen atau sampai dengan 90 persen pada akhir tahun," kata dia.
Baca Juga :
Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran
Saleh menambahkan, untuk mencapai hal tersebut pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lintas Sektoral untuk dapat memaksimalkan kinerja kementerian. Serta akan terus meningkatkan program-program prioritas kementerian.
Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin, pastinya kami akan kerja sama dengan kementerian lintas sektoral," ujarnya.
Seperti diketahui, pada 2016, pagu anggaran Kementerian Perindustrian ditetapkan sebesar Rp3,25 triliun atau turun Rp82 miliar dari yang sebelumnya ditetapkan.
Hal ini tertuang surat Menteri Keuangan No S-814/MK.02/2015 tentang perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panja Belanja Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I APBN TA 2016.
Halaman Selanjutnya
Seperti diketahui, pada 2016, pagu anggaran Kementerian Perindustrian ditetapkan sebesar Rp3,25 triliun atau turun Rp82 miliar dari yang sebelumnya ditetapkan.
