Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Upaya mengatasi masalah masa bongkar muat peti kemas (
dwelling time
) di Pelabuhan Tanjung Priok, terus diupayakan pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
Presiden Joko Widodo menginginkan waktu efektif masa bongkar muat di pelabuhan dipersingkat menjadi selama 3-4 hari. Namun, perintah Jokowi tersebut masih belum mampu direalisasikan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Indonesia Bakal Punya Pelabuhan Syariah
Baca Juga :
Menguak Persoalan Utama Logistik Nasional
Presiden Joko Widodo menginginkan waktu efektif masa bongkar muat di pelabuhan dipersingkat menjadi selama 3-4 hari. Namun, perintah Jokowi tersebut masih belum mampu direalisasikan.
Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenko bidang Maritim, Agung Kuswandono, mengatakan target waktu yang diminta langsung oleh Jokowi pada Oktober ini belum bisa direalisasikan oleh Tim Satgas
Dwelling Time
.
"Hingga saat ini, waktu bongkar muat di Tanjung Priok masih berada di 4,51 hari. Masalahnya, masih ada di pelabuhan, sekarang masih diatur operator," ujar Agung di kantornya, di Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.
Dia menambahkan, pemangkasan waktu masa bongkar muat disumbang oleh deregulasi aturan impor oleh Kementerian Perdagangan. "Berkaitan izin, telah dilakulan deregulasi 32 peraturan di Kemendag terkait larangan dan pembatasan," ujarnya.
Menurut Agung, dari 32 deregulasi yang ada, sekitar 16 aturan sudah dihapus serta direvisi, sedangkan 12 aturan sedang dalam proses penandatanganan. Kemudian, aturan lain terkait seperti baja, gula, garam, dan printer berwarna masih dalam negosiasi kementerian terkait.
Agung juga mengakui, aktivitas bongkar muat barang impor di pelabuhan Tanjung Priok menjadi permainan oknum-oknum untuk mendapatkan uang. Hal tersebut menjadi penghalang reformasi.
"Jadi di pelabuhan, barang keluar jadi uang, barang masuk jadi uang, barang gerak juga jadi uang. Banyak pemain di Priok. Mereka sudah punya lapak-lapaknya," ucapnya.
Agung menambahkan, belum juga beroperasinya kereta pelabuhan yang langsung menyambung ke dermaga Tanjung Priok, menjadi penghambat arus keluar masuk barang.
Agung mengatakan, jika kereta pelabuhan dan aturan terkait otoritas pelabuhan sudah direalisasikan, pihaknya optimistis target
dwelling time
dua hari bisa tercapai, paling tidak Februari 2016.
"Makanya, kita harapkan dari kereta pelabuhan. Kita maunya selesai sebelum ganti tahun, tapi PT KAI (Kereta Api Indonesia) bilangnya riil sanggupnya Februari. Karena, mereka lagi fokus ke kereta bandara," ujarnya. (asp)
Halaman Selanjutnya
Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenko bidang Maritim, Agung Kuswandono, mengatakan target waktu yang diminta langsung oleh Jokowi pada Oktober ini belum bisa direalisasikan oleh Tim Satgas
