Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa ada anggaran sebesar Rp700 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan gedung baru DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
Hal ini disampaikan Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit, saat ditemui di Ruang Rapat Banggar DPR, Kamis, 29 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Masih Moratorium, Bagaimana Nasib Gedung DPR?
Baca Juga :
Cara Kemendagri Luluskan Permintaan Jokowi
Hal ini disampaikan Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit, saat ditemui di Ruang Rapat Banggar DPR, Kamis, 29 Oktober 2015.
"Tambahan dalam pagu DPR ada sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan, ini pagu yang diperlukan dalam 2016. Informasinya memang untuk pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi. Diusulkan awalnya kan Rp1,7 triliun atau Rp2,7 triliun kalau
enggak
salah, secara keseluruhan kebutuhannya," ujar Ahmadi.
Supit mengklaim, pembangunan gedung ini diperlukan, sebab kapasitas tampung gedung DPR mulai semakin sesak. Menurutnya, saat ini banyak anggota DPR yang menambah staf, bahkan tiap ruangan ada staf sebanyak delapan orang.
"Sekarang satu ruangan ini kan bisa ada delapan orang, beban ini sudah luar biasa besar. Sekarang setiap anggota itu harus ada lima staf, dulu kan tidak ada. Ini yang membuat kajian apakah gedung ini akan bisa bertahan dengan besar banyaknya orang itu, karena bebannya bertambah," kata Ahmadi.
Dia mengatakan, bahwa untuk hal ini, semua anggota Banggar, anggota DPR dan Pemerintah sudah menyepakati. Tidak ada yang mempermasalahkan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR.
"Soal pembangunan gedung ini merupakan bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap lembaga tinggi negara. Bandingkan saja, (Kementerian) Perdagangan itu saja gedungnya luar biasa mewahnya, Pariwisata itu juga coba Anda lihat," kata Ahmadi.
Lebih lanjut, kata dia, untuk penetapan RAPBN 2016 yang akan dilaporkan dan disahkan dalam sidang paripurna besok memang banyak terjadi penolakan oleh beberapa fraksi. Namun untuk pembangunan gedung baru tersebut, tidak ada yang membantah.
"Untuk pembangunan ini
enggak
ada yang menolak
kok
. APBN 2016 yang alot dan yang sering ditolak itu adalah salah satunya akibat penerimaan pajak tidak realistis, rendahnya penyerapan lembaga dan lain-lain," tuturnya. (ase)
Halaman Selanjutnya
"Tambahan dalam pagu DPR ada sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan, ini pagu yang diperlukan dalam 2016. Informasinya memang untuk pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi. Diusulkan awalnya kan Rp1,7 triliun atau Rp2,7 triliun kalau
