Sudirman Sebut Anggota DPR yang Catut Nama Jokowi Tak Patut

Pembahasan RAPBN 2016 sektor ESDM
Sumber :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, menyebut cara seorang anggota dewan yang bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia tidak pantas. Terlebih, anggota dewan tersebut juga mengikutsertakan perusahaan swasta.

"Saya berpendapat, seorang anggota DPR terhormat menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Negara Republik Indonesia, seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik, adalah tindakan yang tidak patut dilakukan," kata Sudirman dalam konferensi pers di Majelis Kehormatan Dewan DPR, Jakarta, Senin 16 November 2015.

Dia mengatakan, tindakan tersebut melanggar tugas dan tanggung jawab anggota dewan, karena mencampuri urusan pihak eksekutif. Tak hanya itu, unsur kepentingan juga terdapat di dalamnya.

"Lebih tidak patut lagi, tindakan ini melibatkan pengusaha yang secara aktif ikut terlibat dalam membicarakan hal-hal yang saya uraikan di atas," kata Sudirman.
Marzuki Daham Jadi Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh

Selain itu, Sudirman mengatakan, pihaknya percaya Majelis Kehormatan Dewan bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan tentang masalah ini.
Realisasi Lifting Migas Triwulan Pertama Lampaui Target APBN

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar, lembaga penegakan kehormatan DPR ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, demi menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Pasal 119," kata dia.
Rampingkan Organisasi, Saham Induk Freeport Melonjak

Tak hanya itu, mantan direktur utama PT Pindad (Persero) ini menyebut, diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk membersihkan mafia. 

"Saya berkepentingan untuk membersihkan praktik pemburu rente yang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan pribadi yang telah merusak tatanan industri, iklim investasi, dan daya saing nasional," kata dia. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya