Sumber :
- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Komisi VII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran direksi PT Freeport Indonesia, Senin siang ini, 23 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Rencananya rapat ini akan membahas soal Proses Renegosiasi dan Pelaksanaan Pembangunan Smelter oleh PT Freeport yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII Kardaya Warnika. Namun, saat rapat akan dimulai, Kardaya menegur para jajaran direksi Freeport, dan mempertanyakan ketidakhadiran Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Bisa kita disampaikan ke mana sebenarnya Pak Dirut ini pergi. Karena rapat ini sangat penting beliau untuk hadir," ujar Kardaya.
Atas pertanyaan tersebut, jajaran direksi PT Freeport langsung melakukan diskusi kecil. Kemudian diketahui, Maroef tidak hadir di DPR lantaran masih berada di luar negeri.
"Kami sampaikan, Presiden Direktur kami sedang di Jepang terkait rencana pembangunan smelter juga. Presiden Direktur kami sudah terjadwal 26-29 November ini (di luar negeri), baru ada di Indonesia sekitar tanggal 29 November-4 Desember di Papua. Mungkin setelah tanggal 4 dijadwalkan," ujar VP Legal Freeport, Clemantino Lamuri.
Dengan adanya jawaban tersebut, kontan saja membuat suasana ruang rapat sempat gaduh, anggota Komisi VII banyak yang memberi tanggapan.
"Tolong kepada Bapak VP Freeport untuk disampaikan ke Dirutnya atau Presdirnya untuk hadir dalam rapat berikutnya. Kalau beliau tidak mau hadir maka patut diragukan komitmennya untuk menjalankan rencana pembangunan smelter," kata Anggota Komisi VII Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis.
Kemudian setelah mendapatkan banyak masukan dari anggota Komisi VII, pimpinan sidang memutuskan untuk menunda rapat, dan mengharuskan Maroef hadir dalam rapat selanjutnya.
"Sehubungan dengan ketidakhadiran direktur utama freeport, tanpa kehadiran beliau, karena ini terkait renegosiasai dan pembangunan smelter maka rapat harus kami tunda hingga tanggal 1 Desember 2015 pukul 13.00 WIB, kami minta agar Bapak Presiden Direktur untuk hadir, demi kepentingan Papua," kata Kardaya.
Diketahui, kehadiran PT Freeport hanya didampingi oleh pihak pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot. Sementara dari PT Freeport hanya dihadiri oleh Perwakilan Direksi yang mewakili perusahaan tanpa dihadiri Presiden Direktur. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Atas pertanyaan tersebut, jajaran direksi PT Freeport langsung melakukan diskusi kecil. Kemudian diketahui, Maroef tidak hadir di DPR lantaran masih berada di luar negeri.
