Marak Illegal Fishing, Menteri Susi Gandeng Thailand

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Sumber :

VIVA.co.id - Geram dengan masalah illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggandeng Thailand untuk mengatasi masalah tersebut.

"Hari ini saya kedatangan tamu dari Thailand. Jadi, kami bicara tentang persoalan IUU fishing di mana Thailand sudah sangat maju dan sangat tegas terhadap IUU fishing," kata Menteri KP, Susi Pudjiastuti, yang didampingi Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Chatchai Sarikulya, saat konferensi pers di KKP, Jakarta, Jumat 4 Desember 2015.

Susi mengatakan kerja sama dengan Negara Gajah Putih itu adalah untuk memberantas tindakan penangkapan ikan ilegal. Dengan adanya kerja sama dua negara ini, pendiri Susi Air ini mengharapkan penangkapan ikan ilegal bisa ditekan.

"Saya pikir kalau dua negara ini bekerja sama, saya harap tidak ada lagi yang melakukan IUU fishing di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Sarikulya menambahkan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia --dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan-- untuk memberantas IUU fishing. Salah satunya dengan menginvestigasi pihak-pihak yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

Anggota DPD Dukung Indonesia Tegas terhadap China
"Kami sekarang sudah berkolaborasi lebih dekat kerja sama dengan serius untuk mengatasi problem IUU fishing untuk kita semua dan dengan cepat dan sebisa kita," kata dia.

Kapal Taiwan Ditembak, Ini Penjelasan Menteri Susi
Sekadar informasi, Sarikulya ditemani beberapa pihak, seperti Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Paskorn Siriyaphan, Direktur Umum Departemen Perikanan Kementerian Pertanian dan Koperasi, Wimol Jantratorai, Direktur Hubungan Kerja Sama Divisi Pertanian, Chantanon Wannakesorn, Thai Defence and Air Attache di Jakarta, Capt. Prapas Sornchaidee. (one)

RI Bisa Tarik Dubes Bila Protes Tak Direspon Tiongkok
Referendum konstitusi Thailand

40 Juta Pemilih Akan Ikut Referendum di Thailand Hari Ini

Mereka akan ditanya apakah menyetujui rancangan konstitusi baru.

img_title
VIVA.co.id
7 Agustus 2016