Sumber :
- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Pemerintah memastikan sampai sejauh ini belum ada persetujuan atas perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menegaskan pemerintah akan duduk bersama membahas masalah kontrak karya Freeport itu pada tahun 2019, atau sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak karya Freeport pada tahun 2021 mendatang.
“Jadi spekulasi macam-macam itu tidak benar bahwa ada surat yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) itu sebenarnya hanya memberi, semacam memberi tahu bahwa oke kita akan sepakat duduk bersama di tahun 2019,” kata Pramono, dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Selasa, 15 Desember 2015.
Menurutnya, hal itu karena memang peraturan perundang-undangannya mengatur negosiasi itu akan dilakukan pada dua tahun sebelum kontrak habis.
Dia mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah sama sekali belum memberikan jaminan terkait perpanjangan kontrak karya kepada Freeport Indonesia.
"Pemerintah ingin duduk dengan freeport dalam empat poin yang menjadi standing position dari pemerintah. Kalau itu bisa dilakukan, maka perundingan akan dilakukan,” tegas Pramono.
Adapun, keempat syarat dimaksud di antaranya, pertama, Freeport harus mampu memberikan keuntungan bagi Papua dan Papua Barat, selain itu perusahaan tersebut juga harus memberikan kontribusi pembangunan industri pertambangan di Indonesia.
Kedua, Freeport harus meningkatkan kandungan lokal, baik berupa barang maupun jasa. Ketiga, Freeport harus melibatkan unit lokal dan membangun sumber daya manusia. Termasuk kemungkinan mendorong pertumbuhan pasar modal.
Terakhir, iklim investasi di Indonesia harus dijaga, tidak hanya untuk calon investor, tetapi investor yang sudah ada di Indonesia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, hal itu karena memang peraturan perundang-undangannya mengatur negosiasi itu akan dilakukan pada dua tahun sebelum kontrak habis.
