- REUTERS/Darren Whiteside/Files
VIVA.co.id - Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, fraksinya memberikan catatan kritis terhadap anggaran Bank Indonesia sebesar Rp9,545 triliun yang telah disepakati DPR. Golkar menyodorkan lima syarat bagi BI untuk menggunakan ATBI tahun depan.
“Kelima syarat itu bersifat mengikat dan harus dievaluasi dalam jangka waktu tiga bulan. Hal ini sebagai syarat Fraksi Partai Golkar menerima RATBI tahun 2016 yang sudah disesuaikan,” ujar Misbakhun dalam siaran persnya, Selasa, 22 Desember 2015.
Syarat pertama yang diajukan Golkar adalah agar BI mempublikasikan neraca. Dengan demikian, surat-surat berharga (SSB) di BI bisa diketahui secara pasti. Syarat kedua adalah BI memasukkan biaya percetakan uang dan pemusnahan uang ke dalam biaya operasional. “Jadi tidak lagi menjadi biaya kebijakan,” katanya menambahkan.
Ketiga, syarat yang diajukan Golkar adalah agar BI membuka kesempatan kepada karyawannya untuk memilih sebagai karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkat syarat keempat, Golkar meminta BI mengalokasikan anggaran golden shake hand atau kompensasi bagi pegawainya yang memilih bergabung secara permanen dengan OJK.
“Alokasi ini di luar anggaran TKHT (tunjangan kesehatan hari tua) yang sudah ada,” ujarnya.
Adapun syarat terakhir yang disodorkan Golkar agar BI menjelaskan arsitektur fungsi strategis BI secara detail dan menyeluruh. “Untuk pergeseran-pergeseran anggaran yang disyaratkan oleh Fraksi Partai Golkar harus menjadi bagian Laporan Kinerja Bank Indonesia Triwulan I Tahun 2016."
(mus)
Akhirnya, Beleid Penangkal Krisis Keuangan Disahkan
Ruang lingkupnya mencakup tiga hal. Apa saja?
