VIVA.co.id – Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan telah menyepakati Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016 sebesar Rp9,545 triliun. Angka itu turun dari usulan BI melalui Rancangan ATBI 2016 yang mengajukan angka Rp10,3 triliun.
Namun, Fraksi Partai Golkar tetap memberi catatan atas ATBI 2016. Anggota FPG di Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, fraksinya menyodorkan lima syarat bagi BI untuk menggunakan ATBI tahun depan.
“Kelima syarat itu bersifat mengikat dan harus dievaluasi dalam jangka waktu tiga bulan. Hal ini sebagai syarat Fraksi Partai Golkar menerima RATBI tahun 2016 yang sudah disesuaikan,” ujar Misbakhun melalui siaran persnya, Selasa 22 Desember 2015.
Ia memerinci, syarat pertama yang diajukan Golkar adalah agar BI mempublikasikan neraca. Dengan demikian, surat-surat berharga (SSB) di BI bisa diketahui secara pasti.
Syarat kedua adalah BI memasukkan biaya percetakan uang dan pemusnahan uang ke dalam biaya operasional. “Jadi tidak lagi menjadi biaya kebijakan,” katanya.
Ketiga, syarat yang diajukan Golkar adalah agar BI membuka kesempatan kepada karyawannya untuk memilih sebagai karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sedangkat syarat keempatnya, Golkar meminta BI mengalokasikan anggaran golden shake hand atau kompensasi bagi pegawainya yang memilih bergabung secara permanen dengan OJK.
“Alokasi ini di luar anggaran TKHT (tunjangan kesehatan hari tua, red) yang sudah ada,” ujar dia.
Adapun syarat terakhir yang disodorkan Golkar agar BI menjelaskan arsitektur fungsi strategis BI secara detail dan menyeluruh. “Untuk pergeseran-pergeseran anggaran yang disyaratkan oleh Fraksi Partai Golkar harus menjadi bagian Laporan Kinerja Bank Indonesia Triwulan I Tahun 2016,” kata Misbakhun yang juga anggota Badan Anggaran DPR itu.
Sebelumnya, rapat kerja Komisi XI DPR pada Jumat 18 Desember 2015 menyetujui usulan kenaikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016 menjadi Rp9,545 triliun. Angka itu naik dibandingkan ATBI 2015 sebesar Rp8,6 triliun.
Sama seperti Golkar, mayoritas fraksi di DR RI juga memberi catatan atas kenaikan anggaran tahunan BI tersebut. Gubernur BI Agus Martowardojo berjanji pihaknya siap melaksanakan semua catatan itu. "Terkait catatan yang ada, kami akan lakukan sesuai dengan UU yang ada," kata Gubernur Agus.
