Aher: Wacana Permanenkan KPK Harus Punya Landasan Hukum

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/ M Agung Rajasa.

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan bahwa saat ini yang melingkupi KPK adalah UU 1945. Sehingga yang terbaik sekarang ini dalam UU KPK  harus menjadi koridor dasar hukum yang ada.

img_title KPK Diam-diam Tetapkan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Jalan Sumut, Ada Sosok Ini

"Kalau wacana-wacana ini merupakan diskursus yang panjang dan tentunya harus mempunyai landasan hukum," ujarnya, di Senayan, Selasa 22 Desember 2015.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia menambahkan, misalnya tadi ada yang mengusulkan di dalam UUD 1945.

img_title Terjerat Pasal Berlapis, Eks Pimpinan Ponpes di Lombok Tengah yang Cabuli Belasan Santriwati Terancam 15 Tahun Penjara

"Tentunya diskursus yang betul-betul harus kita pahami seluruhnya sehingga saat ini yang terbaik adalah KPK mengikuti seluruhnya yang terjadi di dasar hukumnya yaitu UU KPK," ujarnya.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak saat pengiriman bantuan bencana Aceh-Sumatera

Maruli Buka Suara soal 6 Kodam dan 150 Batalyon Baru, Bantah TNI AD Perluas Pengaruh di Ranah Sipil

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi narasi menyebut pembentukan 6 Kodam baru dan 150 Batalyon sebagai upaya memperluas pengaruh TNI AD di ranah sipil.

img_title
VIVA.co.id
9 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut