Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dikritik hanya sebatas keinginan yang terlalu muluk dan tanpa solusi yang nyata. Demikian kritik yang dilayangkan lembaga pengkaji kebijakan ekonomi Institute Development for Economic and Finance (Indef)
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Kritik itu terkait pada data terkini dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa pemerintah baru merealisasikan pembangunan perumahan sebanyak 667.668 unit atau masih jauh dari target.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mempertanyakan bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah perumahan dengan baik, jika masalah pangan saja, tidak kunjung dapat diselesaikan.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Program sejuta rumah yang untuk hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), agar ada solusi yang nyata, jangankan sejuta rumah, pangan saja tak kunjung terselesaikan. Pemerintah perlu mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintahan selama tahun pertama ini," kata Enny di Kantor Indef, Jakarta, Rabu 30 Desember 2015.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Ia mengatakan, kebutuhan pangan saat ini cenderung terus meningkat, meskipun inflasi yang memang relatif rendah. Menurut dia, pangan merupakan Kebutuhan dasar bagi masyarakat yang akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
"Inflasi memang enggak akan sampai empat persen secara Year to Date, kalau Year on Year, akan dibawah lima persen. Nah, tetapi persoalannya inflasi bahan makanan Desember naik lagi. ini yang menyebabkan berdampaknya peningkatkan orang miskin, sebab, sekitar 70 persen sampai 80 persen pengeluaran masyarakat adalah dari bahan makanan," kata dia.
Enny menyangsikan tindakan pemerintah yang ingin melakukan impor beras. Sementaraberas dalam negeri masih tercatat surplus. Menurutnya, salah satu yang perlu dilakukan pemerintah adalah harus mengoptimalkan peran Bulog dalam menjaga stabilisasi harga.
"Pangan saja tidak bisa apalagi perumahan. Kenaikan harga lahan dan ketersedian lahan, misalnya harga sekarang ratusan juta, tahun depan sudah miliaran, ini kan lebih kompleks masalahnya. Kalau menjaga harga pangan sederhana, atau beras saja ini pemerintah nggak mampu, pangan itu kan basic, misalnya, intinya beras," kata dia.
Enny membandingkan kinerja pemerintah sekarang dengan kinerja pemerintahan SBY. Menurutnya, SBY berhasil menurunkan tingkat kemiskinan walaupun sedikit.
"Di zaman SBY itu, meskipun sedikit, tingkat kemiskinan itu menurun. Nah kalau sekarang masalahnya naik, di program nawa cita ini malah naik, " kata dia.
Ia mengatakan, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan maret 2015, bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi september 2014. Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 juga meningkat menjadi 6,18 persen dari Februari 2015 yang hanya tercatat 5,81 persen. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Inflasi memang enggak akan sampai empat persen secara Year to Date, kalau Year on Year, akan dibawah lima persen. Nah, tetapi persoalannya inflasi bahan makanan Desember naik lagi. ini yang menyebabkan berdampaknya peningkatkan orang miskin, sebab, sekitar 70 persen sampai 80 persen pengeluaran masyarakat adalah dari bahan makanan," kata dia.
