Sumber :
- Rizki AR / VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini, Rabu 6 Januari 2016 telah menandatangani kontrak untuk ratusan proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp8,81 triliun. Pengerjaan proyek-proyek tersebut akan mulai digarap awal tahun ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kerusakan di Daerah Aliran Sungai Kian Parah
Tidak hanya di Kementerian PUPR, Presiden Joko Widodo akan mendorong kementerian lain untuk segera menandatangani kontrak lelang proyek tahun ini. Ditargetkan, pada pekan ini seluruh kementerian harus sudah melakukan proses lelang.
"Sebentar lagi saya telepon Kementerian Pertanian. Sudah dimulai apa belum. Kementerian Perhubungan juga. Minggu ini, semua harus mulai. Mulai itu artinya harus sudah ada tanda tangan kontrak," ujar Presiden di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Presiden menuturkan, dengan percepatan lelang proyek itu, otomatis akan memberikan stimulus lebih kepada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebab, setelah penandatanganan tersebut, dana untuk memulai program pemerintah sudah bisa dicairkan.
"Kalau sudah ada tanda tangan kontrak, artinya hari itu sudah bisa langsung kerja. Besok sudah ngebut. Ini akan berikan stimulisasi dorongan kepada growth (pertumbuhan) ekonomi," tutur dia.
Dari sisi pendanaan awal, mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp10,8 triliun, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun.
"Prefunding juga masih ada," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Presiden menuturkan, dengan percepatan lelang proyek itu, otomatis akan memberikan stimulus lebih kepada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebab, setelah penandatanganan tersebut, dana untuk memulai program pemerintah sudah bisa dicairkan.
