PPN Ekspor Mutiara, Menkeu Pilih Tak Berikan Insentif

Selasa, 12 Januari 2016 - 15:33 WIB
Oleh :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Sumber :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Menkeu Akan Ubah Postur Belanja APBN-P 2016
- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengenakan biaya pajak pertambahan nilai (PPN) khusus untuk eskpor mutiara yang selama ini tidak dipungut pajak apapun.

Baca Juga :
Ahok Ditantang Naikkan Dana Bagi Hasil Pajak
Menanggapi permintaan tersebut, Bambang justru menganggap insentif untuk ekspor mutiara yang tidak dikenakan pungutan apapun sudah benar adanya. 

Baca Juga :
Pejabat Tersandung Panama Papers Didesak Mundur
Dia menuturkan, tanpa mengenakan PPN, produsen dan eksportir mutiara sudah cukup giat untuk meningkatkan ekspor.

"Paling penting itu dilaporkan dengan benar, dan itu produk Indonesia. Operasinya legal. Daripada kita bicara soal insentif atau disinsentif baru," ujar Bambang, saat menanggapi permintaan Susi di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.

Salah satu fokus utamanya, kata Bambang, adalah dengan tetap mendorong pengoperasian produsen maupun eksportir untuk lebih legal dalam menjalankan bisnisnya, dengan cara melakukan penertiban kepada seluruh pelaku industri mutiara. 

"Bagaimana ekspor itu dilakukan dengan cara benar. Seperti yang dilaporkan Bu Susi tadi, dengan tidak melaporkan ekspor dengan benar, justru larinya ke pajak," tutur dia. 

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Heru Pambudi, mengakui bahwa ekpor ilegal mutiara memang luput dari pengawasan pemerintah. 

Ke depan, fokus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak akan berada di sektor manufaktur semata, melainkan juga ke sektor kelautan guna meminimalisir kerugian negara.

"Sekarang kami dapat arahan bahwa perlu dilindungi bukan hanya manufaktur, tapi sumber daya alam. Ekspor impor akan diawasi. Info dari KKP akan langsung kami dalami. Kami akan lakukan pengawasan dan penegakan hukum lebih tegas," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Paling penting itu dilaporkan dengan benar, dan itu produk Indonesia. Operasinya legal. Daripada kita bicara soal insentif atau disinsentif baru," ujar Bambang, saat menanggapi permintaan Susi di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.
Halaman Selanjutnya