- ANTARA/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan proyek kereta cepat di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kamis, 21 Januari 2016. Namun, ketika dilakukan groundbreaking (pemancangan tiang pertama), ternyata masih ada tiga izin yang belum diberikan oleh pemerintah dalam pembangunan proyek kereta cepat.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan, mengakui bahwa ada beberapa izin yang belum ditandatangani oleh pemerintah.
"Izin usaha dan izin konsesi belum, tapi dalam satu atau dua hari ini akan ditandatangani. Lalu, izin pembangunan atau konstruksi dalam seminggu ini sudah bisa, karena dokumen sudah kami sampaikan," kata Hanggoro, di lokasi groundbreaking proyek kereta cepat, Cikalong wetan, Bandung, Kamis, 21 Januari 2016.
Dia menjelaskan, pihaknya melakukan groundbreaking, karena ingin semua pekerjaan selesai sesuai dengan target penyelesaian pada 2018 dan bisa beroperasi pada 2019.
Tak hanya itu, hal yang juga mengejutkan, dia mengakui, rancangan desain untuk proyek kereta cepat tersebut baru selesai sepanjang lima kilometer. Namun, dia menjelaskan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, agar dapat mengejar target yang ditetapkan.
"Di sini kan kami buat lima km pertama dulu, kalau kami merancang semua, mungkin tiga atau enam bulan lagi baru selesai, kapan groundbreaking-nya, makanya kami buat dahulu design lima kilometer. Kementerian Perhubungan tidak apa-apa, Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) bilang ajukan saja segmen yang lima kilometer di sini," kata dia.
Pembebasan lahan
Sementara itu, untuk pembebasan lahan, dia mengatakan, saat ini masih ada sebanyak 650 hektare lahan yang harus dibebaskan di sepanjang koridor Jakarta-Bandung.
"Dari Karawang sampai Purwakarta ini kami harus bebaskan semua, karena itu tanah warga, kalau dari Halim kami gunakan lahan jalan tol sampai Karawang," kata dia.
Dia mengungkapkan, lahan yang harus dibebaskan adalah di jalur dari Karawang ke arah Jatiluhur yang akan melewati tanah warga dan tanah industri. Lalu setelah Jatiluhur, masih ada lahan yang harus dibebaskan lagi.
"Nah setelah itu tidak perlu pembebasan lahan, karena kami akan pakai lagi lahan di sepanjang jalan tol, melalui Padalarang, Cimahi dan Tegalluar," tambah dia.
Seperti diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar, serta nantinya kereta tanpa masinis ini akan melewati lokasi kawasan Gedebage yang direncanakan akan menjadi pusat pemerintahan kota Bandung.
Hanggoro juga menjelaskan, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer tersebut di setiap stasiunnya akan dibangun transit oriented development (TOD) untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.
"Kalau tarif itu, kami masih pegangannya Rp200 ribu, waktu itu hitungan kami sebesar US$16, dengan exchange rate Rp13 ribu sekian, jadi kira-kira Rp200 ribu, ini flat mulai 2019 selama konsesi," kata dia.
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
Dia mengakui, proyek ini jadi prioritas dan sorotan masyarakat.
