Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Anak Agung Gede Nngurah Puspayoga, mengusulkan agar pupuk bersubsidi dihapuskan. Alasannya, penyaluran pupuk bersubsidi ini tidak efektif.
Baca Juga :
Indonesia Terancam Krisis Petani
"Sebaiknya pupuk bersubsidi dihapus dan diarahkan ke pasca panen," kata Puspayoga, dalam rapat kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komite IV DPD RI, di DPD, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.
Dia mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tidak efektif dan cenderung tidak menguntungkan petani.
Menurutnya, petani tidak mendapatkan harga yang pantas untuk pupuk bersubsidi. Selain itu, pupuk bersubsidi pun cenderung dimainkan agen.
"Selama ini, (penyaluran) pupuk bersubsidi tidak efektif. Banyak pupuk bersubsidi yang dioplos. Jadi, petani tidak mendapatkan harga yang benar. Yang untung itu justru agen-agen," kata Puspayoga.
Puspayoga menuturkan, pihaknya akan membicarakan dengan kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Sekadar informasi, saat ini, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan bagian penyalur pupuk bersubsidi. Saat ini, ada 36 koperasi sebagai distributor dan 250 koperasi yang merupakan pengecer pupuk bersubsidi.
Puspayoga menyarankan agar subsidi pupuk ini dialihkan ke pasca panen. Misalnya, koperasi membeli produk pasca panen. Hal ini bertujuan untuk melindungi petani dari tengkulak.
"Sebaiknya dialihkan ke pasca panen, misalnya (koperasi) beli gabah supaya petani tidak dipermainkan oleh tengkulak," kata Puspayoga. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Selama ini, (penyaluran) pupuk bersubsidi tidak efektif. Banyak pupuk bersubsidi yang dioplos. Jadi, petani tidak mendapatkan harga yang benar. Yang untung itu justru agen-agen," kata Puspayoga.
