Ini Potensi Penyimpangan Jika Krisis Daging Tidak Diatasi
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Pemerintah diminta segera mengatasi krisis daging yang terjadi dalam sepekan terakhir. Jika tidak, dikhawatirkan ada oknum yang melakukan penyimpangan terkait peredaran daging, terutama di pasar-pasar tradisional.
Ketua Paguyuban Daging Sapi dan Daging Besar (DSDB) Jawa Timur (Jatim), Muthowif mengatakan, krisis daging yang terjadi sepekan terakhir ini karena memang stok sapi lokal berkurang.
"Karena memang sapinya tidak ada," katanya kepada VIVA.co.id, Selasa, 26 Januari 2016.
Thowif mengatakan, daging sapi di Surabaya selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil ternak sapi dari daerah lain di Jatim. Seperti dari Tuban, Bojonegoro, Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Tulungagung. Sementara, di daerah penghasil ternak sapi memang langka.
"Di Surabaya, misalnya, tingkat kebutuhan 200 ekor, sementara di daerah-daerah jumlah sapinya tidak sampai segitu. Akibatnya, harga tinggi," ujarnya menjelaskan.
Dia memaparkan, stok sapi di daerah-daerah penghasil sapi di Jatim pada Januari ini hanya mampu mengirim sekitar 133 ekor sapi per hari. Jumlah ini menurun dari bulan sebelumnya, Desember 2015, yang bisa memasok sapi ke Surabaya sekitar 155 ekor.
Selain karena langkanya sapi di daerah, dan kelangkaan daging sapi di pasar tradisional bisa terjadi karena permainan pedagang. Sebab, berbeda dengan di Jakarta, pasar daging sapi di Surabaya dikelola secara bebas, tidak ditangani oleh perusahaan suplier rekanan pemerintah setempat.
"Di Surabaya, pedagang beli sapi lalu dipotong sendiri di RPH (rumah pemotongan hewan)," ucap Thowif.
Kelangkaan daging sapi ini, lanjut dia, akan berdampak pada potensi penyimpangan. "Karena sapi di daerah langka, maka pedagang bisa beralih pada daging sapi eks impor. Selain itu, sapi gelonggongan dan sapi betina produktif banyak dipotong,” ujarnya menambahkan.
Mengatasi kelangkaan daging, dia berharap pemerintah, jujur memaparkan data berapa sebenarnya jumlah riil sapi di lapangan. Selama ini pemerintah kerap menyuguhkan target program produksi sapi yang masih belum riil. "Sehingga datanya tidak valid.”
Menurutnya, data program yang disuguhkan pemerintah, kecenderungannya hanya main klaim. Dia memberi contoh Pemprov Jatim yang sering menyatakan bahwa daging sapi lokal di Jatim surplus. "Kalau surplus kenapa sekarang justru langka," ujar dia.
