Sumber :
- VIVAnews/ Aceng Mukaram
VIVA.co.id
- Memasuki pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2016, Kantor Keimigrasian di bawah Kemeterian Hukum dan HAM mulai memperketat izin tinggal warga negara asing (WNA) yang bertindak sebagai pelaku usaha.
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jateng, Bambang Sumardyono, mengatakan pemerintah memberikan kelonggaran berbisnis bagi WNA. Namun, izin tinggal dan izin pembuatan paspor akan diperketat, sehingga tidak terjadi kebocoran perizinan.
"Kami memang harus optimal menyeleksi keluar masuk orang asing. Apalagi, berkaitan dengan orang asing, maka ini harus betul-betul kerja keras," kata Bambang, di Semarang, Rabu 27 Januari 2016.
Khusus menghadapi gencarnya WNA memasuki MEA, pihaknya pun terus meningkatkan pro juctitia dalam rangka penegakkan hukum. Dengan demikian, aspek penindakan akan lebih ditekankan jika di lapangan terjadi pelanggaran izin oleh warga asing di Indonesia.
Baca Juga :
Hadapi MEA, Pertamina Bikin Perguruan Tinggi
"Angka pro juctitia tahun 2015 lalu berjumlah 54. Tahun ini akan lebih kami tingkatkan. Karena, ini tahun penegakan hukum," tegasnya.
Baca Juga :
Ribuan Pekerja Asing Serbu Jawa Timur
Meski demikian, dalam menjalankan target itu masih ada kendala yang dihadapi. Salah satunya, belum dipenuhinya pendiriaan kantor imigrasi oleh sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah, seperti Magelang, Purwokerto, dan Banyumas.
"Tetapi, pendirian Kantor Imigrasi harus memang dilakukan kajian dan telaah lebih dulu. Karena, ini menyangkut penyeleksian warga asing, " katanya.
Di samping itu, peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap petugas keimigrasian yang berhubungan dengan warga negara asing akan terus digalakkan. Sebab, hal itu akan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap WNA.
Terkait masuknya orang asing yang berbisnis pada momentum MEA, Bambang menyebut, sudah melayani izin paspor dan visa sejumlah warga asing di Asia Tenggara. Mereka rata-rata WNA yang berbisnis biro jasa, serta perdagangan lain. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Di samping itu, peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap petugas keimigrasian yang berhubungan dengan warga negara asing akan terus digalakkan. Sebab, hal itu akan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap WNA.
