Delapan Kebijakan OJK Topang Ekonomi Nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), atau Kepala Bappenas, Sofyan Djalil
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

img_title Konsumsi Masyarakat Cenderung Melemah Walau Ekonomi Tumbuh
Ada pun kebijakan yang mendorong agregat demand tersebut. Pertama, tagihan atau kredit yang dijamin pemerintah pusat dikenai bobot risiko sebesar nol persen dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA


img_title BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III akan Membaik
Kedua, bobot risiko untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) ditetapkan sebesar 75 persen dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit. Ketiga, penerapan penilaian ”prospek usaha” sebagai salah satu persyaratan restrukturisasi kredit tanpa mempertimbangkan kondisi pasar maupun industri dari sektor usaha debitor.

img_title Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Dinilai Sulit Dicapai
Keempat, penurunan bobot risiko kredit beragun rumah tinggal nonprogram pemerintah yang ditetapkan sebesar 35 persen tanpa mempertimbangkan nilai loan to value (LTV) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit.

Kelima, penurunan bobot risiko KPR Rumah Sehat Sejahtera (RSS) dalam rangka program Pemerintah Pusat Republik menetapkan 20 persen tanpa mempertimbangkan nilai LTV dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit.

Keenam, penurunan bobot risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin Jamkrida dapat dikenai bobot risiko sebesar 50 persen. Ketujuh, penilaian kualitas kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5 miliar yang dikaitkan dengan peringkat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Kedelapan, penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi serta setelah dilakukan restrukturisasi dengan tenggat waktu pembayaran (grace period) pokok selama masa grace period.

Sementara itu, permasalahan perekonomian Indonesia lainnya adalah lemahnya investasi yang disebabkan oleh stagnasi seluler dan saving investment gap. Hal tersebut hanya dapat diatasi jika pasar modal efisien dan sektor perbankan efektif.

Paket kebijakan OJK, lanjutnya, memberikan peluang bagi perekonomian Indonesia untuk tumbuh di atas lima persen. Artinya, lebih tinggi dari yang diproyeksikan IMF.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA


"Alasannya, karena kebijakan OJK sudah menyentuh penguatan permintaan agregat demand, efisiensi supply side dan mengatasi problem kesenjangan investasi dan tabungan di dalam negeri. Kebijakan OJK akan menjadi garda utama untuk melindungi perekonomian nasional dari ancaman krisis perekonomian global," ujarnya.
toko di pasar Senen

Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi

Hanya fenomena politik jelang pilkada.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut