VIVA.co.id – Komisi VI DPR meminta pemerintah segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam Bidang Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), mengingat Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil menyejahterakan anggota dan pelaku dengan berpihak pada sosiologis dan antropologis koperasi Indonesia.
"Pemerintah harus mampu memberdayakan koperasi dan UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, dan memiliki daya saing yang tinggi terutama memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," kata Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, Kamis 4 Februari 2016.
Menurutnya, parlemen mengapresiasi upaya-upaya peningkatan kerja sama Indonesia-Uni Eropa dalam kerangka Partnership Cooperation Agreement (PCA) RI-UE yang sudah berlangsung sejak 2010. Dalam hal ini perdagangan ikan dan produk laut Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa harus hasil tangkapan legal, sudah disertifikasi, dan dapat dilacak asal usulnya agar dapat diterima pasar Eropa.
DPR beserta pemerintah juga mencermati pelaksanaan Aid Effectiveness yang sesuai dengan asas resiprokal dalam proyek-proyek kerja sama dengan Uni Eropa. Seperti yang tertuang dalam Paris Declaration dan Jakarta Commitment Multiannual Indicative Programme (MIP) ke-2 senilai total 185 juta Euro yang telah berakhir tahun 2013.
"Bagi Indonesia, Uni Eropa adalah pasar tujuan ekspor yang potensial, dan Uni Eropa merupakan pasar utama terbesar bagi Indonesia setelah Amerika Serikat dan Jepang," ujar Hafisz.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, saat ini Komisi VI sedang menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang BUMN dan RUU Persaingan Usaha. Mengingat negara-negara Uni Eropa dikenal sangat baik menjaga daya saing BUMN secara transparan dan menjaga kedaulatan negara, untuk itu Komisi VI berminat menjalin kerja sama dengan Uni Eropa dalam hal pertukaran informasi tentang mekanisme pembinaan dan pengelolaan aset-aset BUMN dan persaingan usaha sehat.
Hal ini membuka peluang kerja sama ekspor Indonesia ke Uni Eropa, terutama ekspor industri manufaktur selain juga komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan.
"Dalam pertemuan ini kami harapkan adanya masukan dan informasi mengenai hambatan dan kendala peningkatan kerja sama dengan Uni Eropa, terutama bidang koperasi dan UMKM. Rasio ekspor Indonesia terhadap PDB (produk domestik bruto) yang meningkat, realisasi investasi yang melibatkan BUMN serta potensi perdagangan berbasis kemaritiman," katanya.
