- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir telah mengeluarkan serangkaian insentif yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi, guna menggenjot daya beli masyarakat. Namun, berbagai macam insentif yang dikeluarkan pemerintah dianggap hanya sebatas retorika semata, sedangkan implementasinya tidak terbukti.
Hali ini diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam konferensi pers menanggapi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), di Jakarta, Senin 15 Februari 2016.
"Paket jilid satu sampai sembilan percuma. Jadi, dengan kata lain, hanya kuat konsep dan retorika. Tetapi, lemah di pengawasan dan implementasi," ujar Said di Jakarta.
Berdasarkan data dari KSPI, selama periode Januari-Februari 2016, tercatat ada sejumlah perusahaan besar melakukan PHK, lantaran menurunnya pendapatan perusahaan akibat perlambatan ekonomi. Ia pun mempertanyakan paket kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Faktanya, Toshiba perusahaannya sudah tutup. Pabriknya sudah tidak ada. Sony, Ford, juga sudah tutup. Artinya, lemah di implementasi. Modal selalu keluar, tidak ada modal masuk," kata dia.
Menurutnya, di tengah situasi ekonomi global yang masih berpotensi memberikan sentimen negatif bagi perekonomian dalam negeri, pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi hal ini.
"Paket sudah gagal. Harus digenjot lebih keras lagi. Bukan hanya menutupi fakta, tetapi kami sedang terancam. Kami dibiarkan di-PHK. Di mana negara sekarang?” ucapnya. (asp)
Jokowi Sibuk, Paket Kebijakan XIII Keluar Pekan Depan
Pembahasan di level Kementerian/Lembaga telah selesai.
