VIVA.co.id – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima Deklarator Panitia Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Delegasi yang dipimpin oleh Andi Asmuruf itu mendatangi Zulkifli Hasan untuk meminta dukungan agar Provinsi Papua Barat dimekarkan, melahirkan Provinsi Papua Barat Daya, di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 16 Februari 2016.
Dikatakan bahwa rencana pembentukan provinsi baru itu dilakukan sejak tahun 2007. Selama memperjuangkan keinginan tersebut, Andi mengatakan pendukung pembentukan provinsi baru tak pernah melakukan tindakan anarkhis. Diungkapkan bahwa rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya didukung oleh rakyat. Dalam kesempatan itu, Andi mengatakan bahwa pelaksanaan otsus tidak berjalan dengan maksimal. Untuk itu dirinya menginginkan adanya provinsi baru.
Diungkapkan, di Pulau Papua ada rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Dari tiga rencana provinsi baru itu, secara administrasi Papua Barat Daya paling siap. “Untuk itu kami meminta dukungan kepada Bapak untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya. Bila ada ada kekurangan syarat, akan kami penuhi lagi,” ujarnya.
Dikatakan Andi Asmuruf, selama ini dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru dilakukan lewat cara konstitusi.
Mendapat aspirasi yang demikian, Zulkifli Hasan mendukung keinginan itu. “Bagus kalau Papua Barat dimekarkan. Seharusnya di Papua ada 6 provinsi,” katanya.
Ia membandingkan luas Pulau Papua beberapa kali luas Pulau Jawa. Di Jawa saja ada beberapa provinsi seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur. Pemekaran di provinsi Indonesia bagian timur itu perlu dilakukan guna untuk memperbaiki pelayanan masyarakat.
Zulkifli Hasan mengatakan dirinya akan melakukan pembicaraan masalah tersebut dengan Menteri Dalam Negeri. Zulkifli Hasan juga mengharapkan agar masalah pemekaran ini dibicarakan dengan pihak lain secara bersama, duduk bareng dengan Gubernur Papua Barat.
Transformasi Kualitas Demokrasi di Papua
Demokrasi adalah tatanan negara mengedepankan rakyat dalam sistem pemerintahannya. Maka dibutuhkan indikator yang dapat mengukur perkembangan demokrasi.
