Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan terkait masalah kontrak antara PT Hotel Indonesia Natour dengan PT Grand Indonesia, yang diduga merugikan negara sebesar Rp1,2 trilun.
Baca Juga :
Kejagung Setop Penanganan Kasus Pajak
"Secara umum kami belum bisa menjelaskan. Yang jelas itu perkara ada pembangunan di luar perjanjian. Nah, kemudian dibangun di luar jalur perjanjian, dan enggak ada pembayaran ke badan hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara), itu indikasinya. Selanjutnya tunggu saja," kata Jampidsus, Arminsyah, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Februari 2016.
Baca Juga :
Kejagung: Proses Hukum Mati Titus Sudah Benar
Dalam perjanjian kontrak bulid operate transfer (BOT) yang diteken oleh Hotel Indonesia Natour dengan Grand Indonesia, anak usaha PT Cipta Karya Bersama Indonesia (CKBI), hanya ada empat objek, yakni hotel bintang lima, pusat perbelanjaan I, pusat perbelanjaan II, dan fasilitas parkir.
"Saya enggak bisa jelaskan detail, yang jelas menara itu di luar dari perjanjian. Apakah betul, inilah yang kami sedang lakukan penyelidikan," katanya.
Dia menuturkan, realitanya dalam berita acara pada tanggal 11 Maret 2009, ternyata ada tambahan bangunan, yakni gedung perkantoran Menara Kempinski dan Menara BCA yang tidak tercantum dalam perjanjian tersebut.
Karenanya, Armisnyah akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait kontrak perjanjian tersebut, juga keterangan dari pihak Menara BCA dan menara Kempinski.
"Ya itulah, pihak-pihak terkait kami tanyakan," katanya. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menuturkan, realitanya dalam berita acara pada tanggal 11 Maret 2009, ternyata ada tambahan bangunan, yakni gedung perkantoran Menara Kempinski dan Menara BCA yang tidak tercantum dalam perjanjian tersebut.
