- Antara/ Septianda Perdana
VIVA.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan kegaduhan yang terjadi antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait putusan Blok Masela. Pasalnya, Menko Rizal Ramli ingin agar Masela dibuatkan pipa di darat (onshore), sedangkan Sudirman Said ingin membangun kilang di lepas pantai atau kilang terapung (offshore).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, kegaduhan itu menunjukkan bahwa belum ada kesolidan dalam internal kabinet. Ia menilai perbedaan pendapat soal Blok Masela adalah wajar, namun masalah keuntungan dan kerugian sistem onshore/offshore seharusnya dibicarakan secara matang pada rapat terbatas khusus.
“Ya kami menyayangkan kalau pro dan kontra dipertontonkan ke publik. Kurang elok, menunjukkan manajemen internal pemerintahan belum terkonsolidasi dengan baik,” ujar Hendrawan di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.
Lebih lanjut, Anggota Komisi XI ini mengatakan kegaduhan seperti ini malah akan membuat investor ragu-ragu untuk berinvestasi dalam rangka pengembangan Blok Masela.
“Setiap kegaduhan menambah dosis ketidakpastian dan ketidakpastian itu tidak disukai investor. Investor itu ingin predictable, regulasi terduga, kebijakan pemerintah terduga, semuanya terduga. Itu mendorong orang percaya investasi meningkat. Rivalitas ini sudah lama, tidak hanya dalam kasus ini, tapi kasus Freeport,” katanya.
Sepakat dengan Rizal Ramli, Hendrawan menilai sistem onshore lebih menguntungkan ketimbang offshore. Sebab, jangkauannya lebih mudah jika dilakukan didarat.
“Kalau itu di darat memang banyak aktivitas masyarakat yang tumbuh, spekulan lebih dulu memborong tanah tanah di sekitar lokasi. Di darat ada yang diuntungkan. Kalau di laut usaha kecil dan menengah sulit. Efek gandanya tidak sebesar di darat,” tuturnya.
“Komplekstas teknologi reliable kalo dilakukan di darat, kalau di laut belum terlalu meyakinkan. Itu harus dibicarakan,” ujarnya.
Karena itu, PDIP meminta agar pemerintah menyelesaikan konflik yang nantinya akan semakin memicu perang opini dari publik. Dengan segera mengadakan rapat terbatas khusus menangani Blok Masela.
“Kami mendesak agar Presiden, Menko Menteri Teknis, Pertamina, Meneg BUMN, untuk mengadakan lagi pertemuan serius dan tuntas menyelesaikan ini,” kata Hendrawan. (rin)
