- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Kegaduhan di internal kabinet menjadi sorotan publik. Kegaduhan ini dianggap akibat ada menteri yang berjalan melebihi kewenangannya.
"Masalahnya karena ada menteri yang tidak taat pada tupoksi-nya (tugas pokok dan fungsinya)," ujar Arsul Sani, di Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.
Ia melihat, perdebatan antar menteri bukan demi manfaat bagi bangsa dan negara. Seharusnya, para menteri saling melengkapi dan bukan saling serang.
"Kalau perspektifnya adalah nilai manfaat yang lebih bagi bangsa dan negara, mestinya mereka saling mengisi, melengkapi atau menyempurnakan nilai manfaat itu," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Presiden Jokowi disarankan tegas menyelaraskan para menterinya agar berjalan seiring. Bila menteri yang bikin gaduh itu tidak kapok setelah ditegur, maka perlu ada tindakan lebih tegas.
"Saya kira jika setelah ditegur Presiden yang bersangkutan tetap tidak bisa mengendalikan diri maka ya perlu di-reshuffle," ucap politisi PPP ini. (rin)
Bank Dunia Mengubah Batas Garis Kemiskinan pada Tahun 2022
Adanya ketentuan baru Bank Dunia mengenai hitungan paritas daya beli (PPP) atau kemampuan belanja mulai musim gugur 2022 .
