Rekomendasi Panja BKSAP Soal Pembangunan Berkelanjutan
VIVA.co.id – Masuknya parlemen Indonesia dalam beragam deklarasi dunia adalah agar parlemen di masing-masing negara bersiap untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap situasi dan kebijakan di level nasional. Ini setidaknya ditegaskan dalam Deklarasi Hanoi yang diadopsi pada pertemuan IPU ke-132, di Ha Noi, Vietnam, Maret, 2015.
Di Indonesia, langkah tersebut ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang selanjutnya akan mengeksaminasi lebih dalam proses-proses yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Anggota Panja yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini di bawah naungan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).
"Pembentukannya menggunakan dasar hukum UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Peraturan DPR RI No 1/2014 dan perubahannya tentang Tata Tertib DPR," ujarnya, Jumat 4 Mei 2016.
Ia menjelaskan, panja memfokuskan diri pada bagaimana dan apa yang perlu diperkuat oleh Indonesia dalam kontribusinya terhadap pengembangan-pengembangan indikator tersebut melalui ketiga fungsi yang dimilikinya (Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan).
"Panja juga akan menitikberatkan pada penguatan mekanisme keterlibatan sejak dini DPR atas isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Panja berharap bahwa akan ada sebuah mekanisme bersama yang dapat dibentuk antar pemangku kepentingan (Pemerintah, DPR, Masyarakat Sipil, Dunia Usaha dan lain sebagainya) untuk memperlancar formulasi, implementasi hingga pengawasan dari kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujarnya.
Selain itu, tambah Heri, Panja juga secara kelembagaan akan memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sekaligus berupaya memetakan rancangan legislasi apa saja yang secara substansial dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Panja beranggotakan 27 orang lintas fraksi, lintas komisi dengan tujuan untuk mendukung perwujudan dan pencapaian seluruh target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran para anggota parlemen terkait isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), memonitor pencapaian dan memberikan saran terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara reguler serta memperjuangkan anggaran dan legislasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Panja juga memegang peran sebagai gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RI dalam berbagai kerja sama nasional dan internasional mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," katanya.
