VIVA.co.id – Ketua DPR RI Ade Komarudin mematuhi moratorium pembangunan gedung yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ade tetap tunduk kendati moratorium tersebut juga berlaku untuk megaproyek Gedung DPR RI.
Setelah dicanangkan oleh Presiden, moratorium itu akan disosialisasikan ke pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Ia juga menegaskan, DPR harus konsisten dengan kebijakan yang ada. Sementara itu, terkait keluhan kekurangan ruangan anggota, menurut dia, akan dicarikan pemecahannya.
"Kalau ada moratorium, DPR harus taat. Hanya saja, itu akan dikomunikasikan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan BURT DPR. Kami harus mencari jalan keluar untuk mengatasi kekurangan ruangan. Tidak harus dengan membangun gedung, ” ujarnya di Jakarta, Kamis 10 Maret 2016.
Ia menambahkan, DPR cukup tahu diri dan memahami kesulitan keuangan negara. "Saya paling hati-hati soal ini. Saya memikirkan kebutuhan parlemen, tapi saya tidak mau parlemen jadi beban rakyat," ujar politisi Golkar ini.
Di satu sisi, Ade mengaku menerima banyak keluhan soal kondisi Gedung Nusantara I DPR. Di sisi lain, Ade juga memahami bahwa DPR harus melakukan efisiensi anggaran. "Kami tahu keadaan negara. Makanya kamu harus kencangkan ikat pinggang," ujarnya.
Seperti diketahui DPR menyiapkan tujuh megaproyek. Yakni pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan untuk tamu dan publik, perluasan basement untuk visitor center, ruangan pusat penelitian dan sistem pendukung, penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan, serta pembangunan dan integrasi kawasan.
Setelah menuai protes, akhirnya DPR hanya fokus pada tiga proyek, yang nilainya tetap fantastis. Perkiraan anggaran tertinggi sebesar Rp2,08 triliun, yang dananya diambil dari APBN. Di APBN 2016, DPR sudah mendapat anggaran sebesar Rp570 miliar untuk memulai proyek tersebut. (rin)
Komisi V Harapkan Venue Cabor Kano jadi Objek Wisata
Komisi V DPR harapkan cabor kano jadi objek wisata di Majalengka.
