Dana Darurat WB Hanya untuk Bencana dan Krisis Sangat Parah

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Sumber :

VIVA.co.id – Pemerintahan Jokowi-JK saat ini dinilai telah melakukan kesalahan dalam menangani persoalan manajemen dalam pengelolaan hutang negara. Dengan menggunakan dana pinjaman darurat dari World Bank dan tidak di peruntukannya untuk penggunaan alokasi pinjaman Deferred Drawdown Option (DDO) sekitar US$ 5 billion, kini Indonesia dianggap tidak lagi memiliki DDO di World Bank.

“Karena telah dicairkan, yang seharusnya hanya boleh digunakan jika terjadi bencana alam ataupun krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia. Hutang Indonesia meledak dalam setahun, sama jumlahnya dengan hutang total Indonesia selama dipimpin oleh seluruh Presiden Indonesia sejak Presiden Soekarno,” ujar Presiden Negarawan Center Johan O Silalahi, Rabu 16 Maret 2016.

Berdasarkan data dari Depkeu (Departemen Keuangan) periode Januari 2016, ia merasa sekitar 76 persen pendapatan pajak Indonesia habis dipergunakan hanya untuk membayar cicilan pokok hutang dan bunganya. “Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak boleh mengikuti jalan yang salah dan sesat,” ujarnya.

Agresifnya pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankannya, sangat berisiko membahayakan masa depan bangsa dan negara. Karena ikut dibiayai dengan hutang luar negeri jangka pendek dan menengah, katanya.

Lebih lanjut katanya, yang akan terjadi di depan mata adalah mismanajemen pengelolaan hutang negara. “Akibat semakin memburuknya ekonomi dunia yang tidak diantisipasi dengan baik, harga minyak yang semakin jatuh, pendapatan pajak yang meleset jauh dari target, serta berbagai kegagalan lainnya, maka diprediksi dalam 2-3 tahun kedepan Indonesia akan terjerat dalam jebakan hutang yang sangat besar,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan rencana pencairan WB bukan isapan jempol. Rencana itu menuai banyak kritik.

"Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke rekening pemerintah Indonesia," ujarnya.