Industri Logistik Protes Tarif Timbun Kontainer Naik 900%

Aktivitas Bongkar Muat Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
 
img_title Masuk Daftar Panama Papers, Ini Respons Rosan
"Sebelumnya tiga hari pertama free, hari keempat dikenakan 500 persen, hari ketujuh dipungut 750 persen. Itu tidak kita ganggu, tapi sekarang menjadi hari kedua sebesar 900 persen. Belum lagi ada penalti atas penumpukan barang. Jadi sudah naik tinggi tarifnya, terus kita juga dikenakan penalti atau denda," kata Rico. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 
img_title Genjot Pertumbuhan, Ini Permintaan Kadin pada Pemerintah
Ia menegaskan, aturan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117/2015 tentang relokasi barang atau peti kemas di Tanjung Priok. Dalam Pasal 3, menyebutkan pemilik barang atau importir mendapat kelonggaran menumpuk barang ?di pelabuhan tiga hari. 
 
img_title 'Paket Jokowi' Jangan Sampai Sporadis, Pesan Kadin
"Ini jelas tidak sinkron, dan tidak sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Kalau tujuannya mau menurunkan dwelling time (waktu bongkar muat kapal) bukan dengan menaikkan tarif, karena malah bikin biaya logistik mahal. Dwelling time bisa turun dengan simplifikasi aturan, bangun infrastruktur dan lainnya," tegas dia.
 
Selanjutnya menurut Rico, Kadin juga memiliki data yang rinci soal biaya-biaya yang harus dikeluarkan para pelaku usaha yang bersentuhan dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Dia menilai, aturan yang dikeluarkan Plt Dirut Pelindo II tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 
"Jangan demi mengejar dwelling time, lantas membuat peraturan kenaikan tarif tanpa memperhatikan daya saing kita di dalam negeri. Keputusan seperti ini sangat melukai keadilan ekonomi dan bukan win-win solution," ungkap Rico
 
Baca juga:
 
Rico juga mengungkapkan, dominasi penguasaan infrastruktur pelayanan publik oleh satu perusahaan pelat merah memicu persaingan tidak sehat, termasuk di pelabuhan. Karena itu diperlukan adanya keterlibatan swasta dalam pengelolaan pelabuhan. 
 
"Kalau swasta dilibatkan, asas kompetitif bisa jalan. Kalau tidak bisa bersaing, tidak bakal dipakai jasanya. Yang diprioritaskan public service obligation (PSO), tapi Pelindo malah cari profit," ujarnya
 
Alih-alih menangani masalah dwelling time, pihaknya beranggapan Pelindo II hanya ingin mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan yang telah diterbitkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno juga mengatakan, Pelindo II telah menipu pengusaha dengan mengatas namakan seluruh pengusaha menyetujui kenaikan tarif penumpukan peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut