- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yeni Sucipto menuding tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak pernah transparan, partisipatif, dan akuntabel. BUMN, bahkan tidak berkontribusi bagi kesejahteraan negara.
"Ada 18 BUMN yang berkaitan dengan pelayanan umum. Selebihnya genjot laba, tapi tidak pernah dikontribusikan ke negara. Tidak ada secara akuntabilitas balik lagi ke negara," kata Yenny dalam konferensi pers Revisi UU BUMN di kantor Fitra, Jakarta, Selasa 22 Maret 2016.
Ia menambahkan, sejauh ini kementerian BUMN tidak bisa menunjukkan bagaimana meletakkan BUMN menjadi pilar ekonomi kerakyatan. Sehingga, pada akhirnya BUMN malah menjadi sapi perahan elit politik, baik eksekutif, legislatif maupun koorporasi.
"Kami juga salahkan Kementerian Keuangan sebagai menteri teknis yang mengelola aset BUMN, tetapi tidak mencoba membangun tata kelola yang cukup baik," kata Yenny.
Ia mencontohkan, sepanjang 2008-2012, Fitra menemukan 2000-an kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, bukan hanya di 12 BUMN, dan tak hanya di induk perusahaan, tetapi juga anak perusahaan BUMN. (asp)
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
