- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Humas Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Suharto mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah atas ketidaktegasan dalam mengatur transportasi yang berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab Car. Namun demikian, ia tak membenci akan kemajuan teknologi, seperti halnya aplikasi.
"Kami tidak antipati atau alergi online, kami welcome (terbuka)," ujar Suharto kepada awak media yang berada di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa 22 Maret 2016.
Namun, Suharto mengatakan, paguyubannya ingin pemerintah menerapkan aturan yang sesuai, yaitu transportasi online bisa serupa dengan transportasi konvensional, baik dari sisi tarifnya, pajak, hingga kejelasan beroperasinya perusahaan.
"Kita ingin ada regulasi yang menerapkan transportasi online ini argo sama setiap buka pintu (tarif dasar) Rp7.500, bayar pajar. Semua izin jelas, serta kantornya di mana. Bahkan, kantor bengkel untuk menguji kendaraan mereka (transportasi online) tidak (ada), bagaimana mau aman," jelas dia.
Berdasarkan berita sebelumnya, pertemuan selama satu jam lebih antara perwakilan PPAD dengan pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tidak membuahkan hasil. Kominfo tetap menolak memblokir aplikasi Uber dan Grab, meski telah didesak oleh ribuan oleh pengemudi taksi konvensional.
Akibatnya, PPAD berencana untuk menggalangkan aksi demo kembali, namun dengan massa yang lebih banyak lagi. Belum diketahui, aksi tersebut dilakukan oleh PPAD, tetapi mereka akan menggelar demo usai melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak.
Tren Grab dan Uber, Indosat Sokong Taksi Online Lokal
Indosat kerja sama dengan Taksi Citra Malang
