Pemuda Muhammadiyah Sampaikan Keluhan Tindakan Densus 88
VIVA.co.id – Rombongan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiya (PPPM) menyampaikan aspirasinya kepada MPR RI, terkait dengan upaya pemberantasan teroris yang dilakukan tim Densus 88, di Gedung DPR/MPR RI, Senin 28 Maret 2016.
Rombongan yang dipimpin langsung Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak tersebut langsung ditemui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di ruang kerjanya.
Dalam pemaparannya, Dahnil Anzar mengatakan, penganan terorisme selama ini dianggap masih merugikan banyak pihak termasuk umat Islam di Indonesia. "Selama ini masih mengkaitkan teror ini dengan umat islam. Kita berharap jangan sampai adalagi penanganan-penanganan seperti itu," ujarnya.
Rombongan pemuda Muhammadiyah ini juga meminta pihak MPR dan DPR untuk melakukan pengawasan lebih, termasuk melakukan audit kembali dengan adanya Densus 88 anti teror saat ini.
"Kita berharap dengan dilakukanya audit, Densus 88 tidak merugikan kita khususnya umat islam. Kita tidak menghendaki Densus ini dibubarkan, tapi setidaknya di audit ulang," katanya.
Menurutnya, pemuda Muhammadiyah, juga sepakat teroris harus dilawan, tapi harus dengan cara yang bijak, jangan sampai tindakan densus yang merugikan umat islam. "Kita ingin sekali negara proposional dalam menindak terorisme dan intoleransi di negeri kita ini," ujarnya.
Untuk itulah kata, Anzar, Densus 88 harus didorong di audit kembali supaya proporsional. "Kita bukan ingin dibubarkan, tapi kalau bisa mereka harus profesional. Seperti kasus Suyono itu banyak yang mengatakan adalah kematian akibat tindak kekerasan yang dilakukan tim Densus 88," jelasnya.
Menjawab keinginan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan, dirinya sangat berterimakasih dengan para pemuda yang konsisten berpartisispasi dalam menjaga kedaulatan negara. "Pemuda Muhammadiyah bukan hanya eksis tapi bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ini merupakan salah satu refleksi dimana A. Dahlan membentuk Muhammadiyah juga memang bertujuan untuk membela dan membangun bangsa dan negara," katanya.
Menurutnya, PP Muhammadiyah juga harus sharing dengan Komisi III dan II DPR RI, karena pembahasan terkait Densus tersebut adalah kewenangan mereka.
"Pada intinya saya pribadi juga tidak setuju dengan yang namanya kesewenang-wenangan. Teroris jelas tidak dibenarkan oleh negara manapun dan agama apapun. Namun demikian, Densus 88 juga memang kita butuhkan, dan tetap kita awasi. Karena selaku wakil rakyat kita juga tetap melakukan pengawasan," ujar Politisi PKS ini.
