Sofyan Djalil Desak Pelaksanaan Proyek Blok Masela

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA.co.id - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Sofyan Djalil menginginkan proyek gas abadi di blok Masela agar dapat berjalan secepatnya. Hal ini mengingat kebutuhan cadangan gas di Indonesia yang semakin berkurang dari hari ke hari. 

Resmi, Inpex Kantongi Perpanjangan Kontrak Blok Masela Hingga 2055
"Kalau pembangunan itu keputusan korporat saja, yang penting kita (pemerintah) itu bagaimana proyek itu jalan, karena jika proyek itu jalan, maka akan bisa menambah cadangan gas domestik. Sekarang ini, gas bahkan sudah memerlukan impor, oleh karena itu kita ingin itu terlaksana sesegera mungkin," katanya ditemui di Kantor BPS Pusat, Senin 28 Maret 2016. 
 
SKK Migas: Pengembangan Blok Masela Kombinasi Offshore dan Onshore
Namun demikian, Sofyan masih enggan mengomentari soal lokasi pengembangan di pulau mana yang paling tepat untuk dibangun setelah keputusan onshore (di darat) dilakukan presiden. 
 
Sah, RI dan Inpex Teken Kesepakatan Final Blok Masela
Menurut Sofyan, keputusan tersebut dapat dibincangkan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. 
 
"Tanya sama Pak Sudirman. Kalau Lokasinya, Itu urusannya Pak Sudirman dan SKK Migas," kata dia. 
 
Sofyan menambahkan ia tetap mendukung keikutsertaan pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Pertamina dalam proyek ini. Pertamina tentunya akan ikut jika proyek tersebut menguntungkan. 
 
"Kalau apakah Pertamina akan ikut, kita lihat itu memang miliknya Inpex, dan Shell. Kalau mereka mengajak Pertamina itu urusan korporasi saja, Pertamina akan membikin penyesuaian, bahwa mereka akan menganggap itu investasi yang begus, maka mereka akan ikut," kata dia. 
 
Sofyan melanjutkan, keikutsertaan Pertamina akan  sangat tergantung tawaran dari "penguasa" di proyek gas abadi itu. Pemerintah tidak ikut campur tangan, sebab keputusan itu adalah keputusan antar korporasi.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya