Sumber :
- dunia.news.viva.co.id
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi target penerimaan pajak, yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.360 triliun.
Baca Juga :
Menkeu Akan Ubah Postur Belanja APBN-P 2016
Menurut Jokowi, sapaan Joko Widodo, penyesuaian target tersebut akan jauh lebih realistis, tanpa menghilangkan rasa optimisme yang ditanam pemerintah.
Baca Juga :
Ahok Ditantang Naikkan Dana Bagi Hasil Pajak
"Masih dalam proses kalkulasi. Kami tidak ingin tidak terlalu optimistis. Optimistis, tapi tetap realistis," ujar Jokowi di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa 29 Maret 2016.
Baca Juga :
Pejabat Tersandung Panama Papers Didesak Mundur
Jokowi menegaskan, penyesuaian kerangka penerimaan nantinya tidak akan terpatok pada rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Hingga saat ini, pengesahan rancangan undang-undang tax amnesty pun masih terganjal di parlemen.
"Tidak ada ketergantungan dari tax amnesty. Ada atau tidak ada, kami tetap kalkulasi," tutur Presiden.
Pengumpulan data
Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengaku sudah memiliki alternatif lain untuk mengejar target penerimaan negara, jika tax amnesty gagal diterapkan pada tahun ini.
"Kalau tax amnesty tidak dilakukan, kami pasti akan melakukan penegakan hukum. Itu pasti jalan," kata Bambang.
Bambang menjelaskan, untuk mendukung program tersebut, pengumpulan data dari basis wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia pun menjadi hal prioritas. Keterbukaan informasi dari perbankan pun diharapkan bisa dilakukan.
Pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat hukum demi mengoptimalisasi program penegakan hukum, dan menggenjot penerimaan negara. "Kami sudah berhubungan dengan kejaksaan, BIN (Badan Intelijen Negara), dan kepolisian untuk upaya mengejar penerimaan," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
