Sumber :
VIVA.co.id - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengeluarkan surat teguran kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Dalam surat bernomor B02/Wapres/03/2016, ada sorotan tentang kebijakan Menteri Susi terkait moratorium kapal dan larangan transhipment.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berpendapat jika teguran JK tersebut kurang tepat bila disampaikan langsung.
"Seharusnya ada mekanisme. Jangan ada dipublikasikan ke publik. Nanti akan timbul kegaduhan-kegaduhan," katanya, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.
Fadli mendukung kebijakan Menteri Susi yang mencegah kekayaan perairan Indonesia dijarah kapal-kapal asing.
"Kebijakan yang diambil, dalam hal ini kapal negara lain yang memasuki wilayah negara kita, harus diprotes. Jangan didiamkan," tegas politisi partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Susi mengakui, banyak unit pengolahan ikan (UPI) yang berhenti beroperasi. Susi mencontohkan di Bitung, Sulawesi Utara, banyak UPI yang tidak dioperasikan.
Menurutnya, pembangunan UPI ini merupakan syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk bisa mengimpor ikan.
"Jadi, banyak UPI yang tidak dioperasikan," kata Susi.
Dia mengatakan, UPI tersebut sengaja tidak dioperasikan. Selain hanya untuk memenuhi syarat impor ikan, Susi menyebut syarat ini menjadi celah kapal asing mencuri ikan di Indonesia.
"Tujuannya itu bukan untuk pengolahan tapi untuk memenuhi prasyarat membawa ikan dari kapal luar negeri dan kapal luar negeri menjadi kosong," katanya.
Baca Juga :
Jokowi: Kalau Mau Beli Mebel, Tanya Saya
Selain itu, Susi menegaskan, semua kebijakan yang diambil oleh dirinya sesuai arahan Presiden Jokowi.
"Untuk pekerjaan, saya berdiskusi dengan Presiden," katanya.
Pameran Mobil Terbesar Asia Tenggara GIIAS 2016 Resmi Dibuka
Pameran diikuti 33 perusahaan otomotif, mulai dari mobil hingga motor.
VIVA.co.id
11 Agustus 2016
Baca Juga :
