Panama Papers, DPR Didesak Segera Bahas RUU Tax Amnesty

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, bahkan menyampaikan harapan pemerintah agar pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR itu dapat segera dilakukan pada masa sidang saat ini. Dengan demikian, diharapkan pembahasan itu bisa selesai paling lambat Juni.

 

“Tentunya pemerintah berharap agar DPR perlu segera diputuskan, terutama dalam perspektif pemerintah bila dikaitkan dengan skandal Panama Papers. Apakah akan selesai dalam masa persidangan ini, tapi paling lama selesai dalam masa persidangan berikutnya, karena harapannya pada bulan Juni itu sudah selesai,” kata Pramono, dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Kamis, 7 April 2016.

 

 

Terkait nama-nama WNI yang tercantum dalam Panama Papers, Pramono mengaku sudah mengkonfirmasi kepada beberapa nama, dan mereka mengakui itu memang ada. 

 

“Minimal mereka pernah beraktifitas di sana,” ujar Pramono.

 

Namun, dibandingkan dengan data Panama Papers yang sudah ada sejak dua tahun lalu itu, Pramono mengklaim, pemerintah memiliki data yang lebih lengkap. 

 

Hal tersebut, ungkapnya, yang menjadi alasan Menteri Keuangan secara terbuka pernah menyampaikan bahwa tax amnesty ini diperlukan, agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mengalami defisit yang terlalu besar.

 

“Kalau data di Panama Papers kan hanya list orang, kalau data yang dimiliki pemerintah itu sudah list orang. Transfer uangnya ke mana, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, kami sudah punya,” ungkapnya. 

 

Validasi                                                         

 

Menurut Pramono, yang paling penting terkait dengan mencuatnya nama-nama ribuan WNI dalam Panama Paper itu adalah validasi, apakah data itu benar atau salah, ada motif politik dunia atau tidak. 

 

“Karenakan memang sekarang aja sudah ada Prime Minister yang mengundurkan diri. Ada juga negara-negara yang kemudian kebakaran jenggot, terutama di kalangan elit negara tertentu,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.